Ditegaskan kembali, tenaga kesehatan yang 24 jam memberikan pelayanan termasuk juga korban. Seandainya tenaga kesehatan hanya bertugas biasa, mungkin tuntutan tidak seperti itu. Dalam memberikan pelayanan tidak mengenal waktu selama masa tanggap darurat. “Satu sisi kami korban, dan satu sisi kami dituntut tetap memberikan pelayanan kepada korban gempa, ” kenangnya.
Sukamto sendiri mensyukuri, tenaga kesehatan dari luar KLU membantu. Tuntutan tenaga kesehatan bukan kepada organisasi yang menaungi namun kepada pemerintah. “Yang kita tuntut ini Kemenkes,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan KLU Khaerul Anwar mengatakan, pihaknya sudah mengadvokasi ke pusat melalui Kemenkes, informasi yang diperoleh sudah ada rapat namun belum mengetahui seperti apa hasilnya. “Kami juga sudah menyampaikan ke Anggota DPR RI Perwakilan NTB (Ermalena) bidang kesehatan,” katanya.
BACA JUGA: 5.298 Guru Korban Gempa Terima Uang Kaget
Diakui, sejak awal tenaga kesehatan stand by saat kejadian. Sementara di lapangan, guru tentunya tidak langsung aktif mengajar. Namun di satu sisi, Kemendikbud gesit. Berbeda dengan Kemenkes. “Kami akan tetap kejar. Kalau tidak kami khawatirkan Puskesmas bisa sepi nanti, siapa yang mau obati pasien,” ucapnya. Tenaga kesehatan di KLU baik PNS maupun non -PNS berjumlah 800 orang, jika ditambah dengan tenaga kesehatan di RSUD menjadi 1.100 orang. Diharapkan apa yang didapat tenaga kesehatan nantinya, sebanding dengan apa yang peroleh guru. Bila perlu lebih banyak karena mereka tidak pernah libur. (flo)
