MATARAM–Presiden RI Joko Widodo telah mengumumkan komposisi kabinet Indonesia Maju, Rabu (23/10). Nama-nama yang disebut, tidak ada satupun representasi dari Provinsi NTB.
Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Agus M.Si menilai, masyarakat NTB patut kecewa dengan komposisi kabinet Indonesia Maju. “Kalau bicara sentimen daerah, tentu saja NTB itu kecewa sekali,” ujarnya kepada Radar Lombok, Rabu (23/10).
Kekecewaan masyarakat NTB, menurut Agus hal yang sangat wajar. Sudah lama suku Sasak, Samawa, dan Mbojo (Sasambo) merindukan adanya perwakilan menjadi menteri.
Satu-satunya orang NTB yang pernah menjadi menteri yaitu H Muhammad Feisal Tamin pada masa Presiden Mengawati Soekarno Putri. Feisal Tamin lahir di Dompu dan pernah menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tahun 2001-2004. “Publik NTB sudah berharap beberapa nama yang dipandang memiliki kualifikasi masuk di kabinet,” kata Agus.
Tokoh NTB yang telah memiliki nama di kancah nasional juga semakin banyak. Terutama mantan Gubernur NTB TGB M Zainul Majdi dan Dr Kurtubi. “TGB yang kita tau memiliki kualifikasi untuk menjadi menteri agama, kemudian pak Kurtubi sangat layak jadi menteri ESDM,” imbuhnya.
Jabatan menteri agama (Menag), justru diberikan kepada Fachrul Razi. Seorang Jenderal dari Provinsi Aceh. Padahal, TGB lebih memiliki kapasitas untuk menduduki posisi tersebut.
Sementara jabatan Menteri Energi dan SDM yang idealnya bisa diduduki Dr Kurtubi, diberikan kepada Arifin Tasrif. Padahal, sejak beberapa tahun lalu nama Dr Kurtubi sering diisukan menjadi menteri ESDM.
Persoalannya, kata Agus, jabatan menteri memiliki nilai politis yang sangat tinggi. Untuk mendapatkannya, dibutuhkan koneksi dan kekuatan. “Jabatan menteri itu bukan jabatan administrasi publik, tapi 95 persennya politis. Konsekuensinya untuk masuk ke sana, daya dorong politiknya harus tinggi,” terangnya.
Di situlah masalah utama sehingga tidak ada perwakilan NTB diangkat menjadi menteri. Para politisi yang telah melanggeng ke DPR-RI maupun DPD-RI, selama ini pasif. Mereka kurang peduli tentang aspirasi masyarakat NTB yang menginginkan adanya jatah menteri.
Menurut Agus, seharusnya para politisi tersebut bersuara lantang menyampaikan aspirasi. Kemudian melakukan lobi dan membangun komunikasi politik. Hal itu sama sekali tidak pernah dilakukan. “Seharusnya mereka lebih lancang berteriak menyampaikan aspirasi rakyat. Yang terjadi kan tidak,” ujarnya.
Para anggota DPR RI maupun DPD RI Daerah pemilihan (Dapil) NTB, sikapnya terkesan tidak peduli lagi atas aspirasi masyarakat NTB. “Begitu terpilih kemudian selesai urusannya sama rakyat. Maka publik juga kecewa dengan DPR RI yang dari dapil NTB,” tegas Agus.
Ketua Pemuda organisasi Nahdlatul Wathan (NW), Muhammad Zainul Fahmi juga mengaku kecewa dengan hasil pengumuman menteri Kabinet Indonesia Maju. Padahal, masyarakat telah berharap banyak selama ini.
Secara keseluruhan, kata Fahmi, kabinet Jokowi kali ini merupakan hasil negosiasi di akhir pasca pemilihan presiden (pilpres). “Kita sangat sayangkan tidak adanya putra NTB yang masuk. Kita kecewa,” ucapnya.
Fahmi menilai, tidak adanya perwakilan menteri dari NTB karena lemahnya daya dorong untuk mengambil perwakilan NTB. “Saya melihat NTB belum memiliki daya dorong yang kuat untuk harus mengambil person dari NTB. Harusnya kalau NTB memiliki positioning yang kuat, pasti Jokowi akan mencari celah dan garis merah baik itu jalur profesional maupun parpol asal ada orang NTB,” katanya.
Langkah yang harus dilakukan ke depan, fakta hari ini harus menyadarkan semua pihak bahwa masyarakat NTB perlu belajar bagaimana caranya agar diperhitungkan di tingkat nasional. Bukan semata mengharapkan pemberian jabatan seperti saat ini.
Terdapat beberapa nama yang dinilai sangat layak menjadi menteri. Di antaranya Prof Faruk Muhammad dan juga Din Syamsuddin. Ada pula Dr Kurtubi yang merupakan politisi Nasdem dan ahli energi. “Ini bukti juga di DPP Partai masing-masing, tidak begitu diperhitungkan. Harusnya dengan kapasitas diri pak kurtubi, bisa diajukan melalui Nasdem, begitu juga dengan yang lain,” sebut Fahmi.
Pandangan berbeda datang dari Akademisi Universitas Mataram (Unram) Prof Zainal Asikin. Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Unram ini, tidak ada alasan bagi masyarakat NTB untuk kecewa atas keputusan Jokowi.
Masyarakat NTB, seharusnya introspeksi diri. Jokowi telah banyak berbuat kepada masyarakat NTB, namun justru dipermalukan pada Pilpres lalu. Pasangan Jokowi-Amin kalah telak dari Prabowo-Sandi. “Ndak perlu kecewa. Masyarakat NTB harus koreksi diri apa yang pernah diberikan untuk Jokowi. Ini adalah tumbal atas sikap yang tidak menghargai apa yang telah diperbuat Jokowi terhadap NTB,” ucap Asikin.
Berikut daftar Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Jokowi-Ma’ruf periode 2019-2024: Mahfud MD Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Bidang Perokonomian, Muhadjir Effendi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Luhut Binsar Pandjaitan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Prabowo Subianto Menteri Pertahanan, Pratikno Menteri Sekretaris Negara, Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri, Retno Marsudi Menteri Luar Negeri, Fachrul Razi Menteri Agama, Yasonna H Laoly Menteri Hukum dan HAM, Sri Mulyani Menteri Keuangan, Nadiem Makarim Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Terawan Agus Putranto Menteri Kesehatan, Juliari Batubara Menteri Sosial, Ida Fauziah Menteri Tenaga Kerja, Agus Gumiwang Kartasasmita Menteri Perindustrian, Agus Suparmanto Menteri Perdagangan, Arifin Tasrif Menteri ESDM, Basuki Hadi Muljono Menteri PUPR, Budi Karya Sumadi Menteri Perhubungan, Johnny G Plate Menteri Komunikasi dan Informastika, Sahrul Yasin Limpo Menteri Pertanian, Siti Nurbaya Bakar Menteri LHK, Edhy Prabowo Menteri Kelautan dan Perikanan, Abdul Halim Iskandar Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ddan Transmigasi, Sofyan Djalil Menteri ATR/BPN, Suharso Mano Menteri PPN dan Kepala Bappenas, Tjahjo Kumolo Menpan RB, Erick Thohir Menteri BUMN, Teten Masduki Menteri Koperasi dan UMKM, Wishnutama Kusubandio Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, I Gusti Ayu Bintang Menteri PPA, Bambang Brojonegoro Menristek dan Badan Riset Inovasi Nasional, Zainudin Amali Menteri Pemuda dan Olahraga, Moeldoko Kepala Staf Kepresidenan, Pramono Anung Sekretaris Kabinet, Bahlil Lahadalia Kepala BKPM, ST Burhanudin Jaksa Agung. (zwr)
