Tahun 2024 Pemprov NTB Butuh 2.232 CPNS

APEL ASN: Upacara apel ASN Lingkup Pemprov NTB di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB belum lama ini. (RATNA/RADAR LOMBOK)

MATARAM — Kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lingkup Pemerintahan Provinsi (Pemprov) NTB mencapai 2.232 orang tahun 2024 ini. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTB, Nursalim mengatakan kebutuhan CPNS tersebut berdasarkan hasil Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK).

“Itu yang kita verifikasi dan validasi apa yang dibutuhkan. Ternyata baru kita dapatkan sekitar 2.232 formasi dari semua OPD (Organisasi Perangkat daerah),” ungkap Nursalim saat dikonfirmasi Radar Lombok, Rabu kemarin (24/1).

Disampaikam Nursalim, kebutuhan formasi CPNS untuk masing-masing OPD lingkup Pemprov berbeda-beda. Misalnya Inspektorat NTB membutuhkan tenaga sebanyak 9 formasi, Bappeda 23 formasi, Bappenda 15 formasi, BPKAD 12 formasi, dan BKD 18 formasi. Selanjutnya BRIDA NTB 16 formasi, BPSDMD 11 formasi, BPBD 47 formasi, Bakesbangpoldagri 14 formasi dan Dikbud 502 formasi.

Sedangkan untuk kebutuhan Dinkes NTB sebanyak 22 formasi. Khusus untuk RSUP NTB 47 formasi, RS Abdul Kadir Manambai 175 formasi, RSJ Mutiara Sukma 6 formasi, RS Mata 16 formasi, RS Mandalika 32 formasi, dan Laboratoriun Kesehatan NTB 11 formasi. “Yang banyak itu memang tenaga kesehatan,” ujarnya.

Selanjutnya Dinas PUPR NTB 83 formasi, Dinas Perkim 6 formasi, Dinsos 30 formasi, Disnakertrans 114 formasi, DPMP Dukcapil 8 formasi, DP3AP2KB 24 formasi, DKP 11 formasi, DLHK 135 formasi, Dishub 23 formasi, Diskominfotik 20 formasi, Diskop UMKM 16 formasi, DPMPTSP 11 formasi, Dispora 32 formasi, Dinas Perpusatakaan Kearsiapan 29 formasi, Distanbun 141 formasi, Dislutkan 128 formasi, Dispar 30 formasi, dan Disnakkeswan 83 formasi.

Sementara itu, Dinas ESDM membutuhkan sebanyak 40 formasi, Disperin 14 formasi, Sekretariat DPRD 1 formasi, Satpol PP 174 formasi, Biro Organisasi 4 formasi, Biro Umum 2 formasi, Biro Administrasi Pembangunan 34 formasi, Biro Hukum 19 formasi, Biro Administrasi Pimpinan 34 formasi, Badan Penghubung NTB di Jakarta 2 formasi, dan terakhir Biro Kesejahteraan Rakyat 4 formasi.

Baca Juga :  Presiden Jokowi Terima Kunjungan Pembalap MotoGP 2022

“Yang usulan OPD ada sebanyak 5.316 sekian. Tetapi setelah kami panggil dan croschek baru ketemu kesepakatan 2.232 usulan formasi. Itu yang sudah kita laporkan ke Pak Sekda juga. Jadi sudah fix itu,” ulasnya.

“Saya sudah sampaikan ke Pak Nasir (Kepala BKD NTB), dan nanti tanggal 31 Januari 2024 segera dikirimkan ke Menpan-RB,” tambahnya.

Pemprov sambung Nursalim, mengusulkan jumlah formasi ASN berdasarkan Anjab dan ABK kebutuhan organisasi. Meski begitu, pemerintah juga tetap mengusulkan untuk penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya tenaga guru dan kesehatan. “Tapi ada juga nanti peluang diberikan kuota kepada tenaga kontrak untuk diberikan PPPK,” ujarnya.

Berdasaran Anjab dan ABK, Nursalim menjelaskan 2.232 formasi CPNS 2024 yang diulkan Pemprov NTB dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan masing-masing OPD. Disamping ada tenaga kontrak yang diusulkan menjadi PPPK. “Banyak tenaga di OPD yang pendidikan SMP dan SMA. Itu yang didorong untuk masuk menjadi tenaga PPPK, sehingga itu yang mendukung beban kerja organisasi,” jelasnya.

Nursalim menegaskan anggaran untuk gaji pegawai memang tidak boleh melampaui 30 persen dari total APBD 2024. Kebutuhan CPNS sebanyak 2.232 itu juga mengacu pada jumlah PNS yang pensiun. Dimana jumlah lowongan untuk mengisi kekurangan jumlah PNS pensiun. Kalau pun ada perubahan tidak akan terlalu jauh selisihnya.

“Tapi belanja pegawai tidak ansih gaji saja, ada belanja honor dan sebagainya. Komplit yang masuk dalam komponen belanja pegawai itu. Tetapi setiap bulan banyak juga yang pensiun,” terangnya.

Pemprov NTB ingin pengusulan CPNS ini dapat menekan keberadaan tenaga kontrak di lingkup Pemprov, sehingga sisa tenaga kontrak yang ada akan diprioritaskan untuk menjadi PNS.

Baca Juga :  Kapolda NTB: Anggota Harus Peka, Jangan Sakiti Hati Masyarakat

Untuk itu, pihaknya meminta BRIDA supaya menyusun peta tentang perencanaan pengembangan sumber daya manusia (SDM) NTB ke depan. Setelah itu baru pemerintah bisa mendesain susunan kebutuhan SDM di birokrasi. Karena dalam menggerakan Birokrasi perlu SDM yang handal.

“Makanya salah satu tugas BRIDA adalah mengawal kualitas SDM setelah lulus (CPNS). Kompetensi dan keahlian itu harus dilatih supaya bisa menghadapi tantangan dunia itu,” bebernya.

Terpisah, Kepala BKD NTB, Muhammad Nasir menambahkan Pemda diberikan tenggat waktu sampai 31 Januari 2024, untuk menyampaikan usulan formasi ke Kemen PAN-RB. Nasir menjelaskan ada yang berbeda dalam rekrutmen CPNS dan PPPK 2024. Dimana pemerintah membuka lowongan untuk lulusan SMP dan SMA sederajat.

“Sekarang ini diberikan ruang untuk tamatan SMA dan SMP lewat formasi PPPK. Persyaratannya kita turunkan, selain lulusan S1, ada SMA dan SMP. Itu arahannya kemarin,” kata Nasir.

Nasir menjelaskan tahun ini Pemprov NTB akan membuka lowongan untuk lulusan SMP dan SMA sederajat. Pihaknya akan melihat database tenaga honorer lingkup Pemprov NTB. Berdasarkan pendataan tenaga honorer atau non ASN yang dilakukan tahun lalu, jumlah tenaga honorer sebanyak 15.000 orang lebih. Namun sekarang sekitar 3.000 orang telah lulus menjadi PPPK, sehingga tenaga honorer yang tersisa sekitar 12.000 orang lebih.

Dari 12.000 tenaga honorer lingkup Pemprov NTB, sekitar 30 persen merupakan lulusan SMP dan SMA, bahkan SD. Ia menyebut tenaga honorer yang lulusan SMP dan SMA rata-rata di bagian Tata Usaha (TU) jenjang pendidikan SMA/SMK dan SLB yang berada di bawah Dinas Dikbud NTB. (rat)

Komentar Anda