MATARAM–Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB sudah menyerahkan proyeksi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 kepada DPRD NTB, beberapa waktu lalu.
Tetapi dipastikan dalam proyeksi KUA PPAS tersebut, Pemprov masih belum mengalokasikan anggaran untuk Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Meskipun tahapan akan dimulai pada 2022.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov NTB, Lalu Gita Ariadi mengakui, pihaknya sama sekali belum membahas dan membicarakan terkait alokasi anggaran untuk pembiayaan khususnya Pilkada 2024. “Belum ada pembahasan untuk anggaran Pilkada untuk tahun 2022,” katanya, kemarin.
Diungkapkan, dalam penyusunan APBD 2022 sesuai dengan pedoman dan petunjuk dari pemerintah pusat. Namun demikian, dia memastikan dalam penyusunan APBD 2022 pihaknya telah mempertimbangkan banyak aspek, berbagai kemungkinan dan potensi apa yang akan terjadi.
Ia tidak memungkiri, ada sejumlah daerah lainnya, yang sudah ada mempersiapkan alokasi anggaran Pilkada di tahun 2022, karena alokasi anggaran pilkada dilakukan bertahap.
Menurutnya, pengalokasian anggaran pilkada disesuaikan dengan putusan tahapan secara nasional. Sehingga pihaknya belum mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan pilkada. “Sampai saat ini, kita juga belum tahu kapan pelaksanaan pilkada,” terangnya.
Sementara itu, Ketua KPU NTB Suhardi Soud mengungkapkan, pihaknya masih menunggu PKPU dari KPU RI. Tahapan awal 2022 juga belum jelas. Namun demikian, pada 2022 tahapan harus sudah dimulai. Berdasarkan aturan, tahapan dimulai 20 bulan sebelum pemungutan suara. Jika pemungutan suara Pemilu 2024 digelar Februari 2024, maka diperkirakan tahapan awal akan dimulai antara Februari atau Maret 2022 untuk verifikasi peserta Pemilu. Namun hingga saat ini belum diputuskan oleh para pemangku kebijakan. “Sampai sekarang belum ada keputusan,” pungkasnya.
Namun ia memastikan, untuk alokasi anggaran pemilu, seluruh pembiayaan akan ditanggung APBN. “Kalau pemilu ditanggung APBN,” lugasnya. (yan)
