Selain itu, ada juga dewan yang memiliki barang antik dengan nilai puluhan hingga ratusan juta. Hal-hal semacam itu membuat kesulitan saat mengisi form LHKPN. “Timsus inilah yang nantinya membantu semua anggota dewan yang belum urus LHKPN,” kata Mahdi.
Mahdi tidak henti-hentinya mengimbau kepada seluruh anggota DPRD NTB yang belum menyerahkan LHKPN agar segera diurus. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, bahkan bisa membuat dewan tenang.
Dikatakan, dalam mengisi LHKPN harus memasukkan semua harta kekayaan yang dimiliki. Hal itu untuk mengantisipasi masalah yang kemungkinan terjadi kedepannya. “Yang penting jelas sumber harta, gak ada masalah. Laporkan saja semuanya,” pinta Mahdi.
Sejak lama, sekretariat dewan telah berupaya semaksimal mungkin meminta semua anggota mengurus LHKPN. Bersurat secara resmi juga telah dilakukan, namun masih saja banyak anggota dewan yang belum melaksanakan kewajibannya itu.
