TANJUNG — Kabupaten Lombok Utara (KLU) dipastikan segera mendapat giliran pencairan jaminan hidup (Jadup) dari Kementerian Sosial (Kemensos) pascagempa. Sayangnya, persyaratan tak kunjung diselesaikan.
Jadup senilai Rp 10 ribu per hari per orang untuk dua bulan itu akan ditransfer langsung oleh Kemensos RI ke rekening BNI penerima. Untuk pembuatan rekening tidak lagi menggunakan KTP suami, melainkan KTP istri.
Kepala Dinsos PPPA KLU, Faisol Mangku Alam mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan hal tersebut ke tingkat kecamatan, pihak kecamatan menyampaikan ke desa, dan desa menyampaikan ke dusun-dusun untuk mengumpulkan data KTP istri dari keluarga penerima.
Pihaknya lanjut Faisol diminta mempercepat penginputan data. Untuk itu pihaknya meminta bantuan Tim Pendamping PKH, BSM, dan Tagana. “Sekarang tergantung mereka (pihak desa dan dusun), apakah mau cepat atau tidak,” katanya, Selasa (14/5).
Sebelumnya diberikan tenggat waktu sampai 2 Mei, sebelum puasa. Nyatanya memasuki puasa kedelapan, masih saja belum terkumpul. Yang baru menyerahkan itu hanya di Kecamatan Pemenang. Itupun belum lengkap. Sementara empat kecamatan lainnya belum ada kabar. Diyakini semua kecamatan sudah berupaya, namun realitasnya masih sama.
Jumlah KTP penerima yang baru diinput 74 ribu lebih. Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Lombok Timur, dan Lombok Utara kebut-kebutan menuntaskan syarat pencairan. Lombok Tengah sendiri begitu cepat dicairkan mengingat jumlah penerima hanya 900 orang. Sementara KLU yakni seluruh masyarakat terdampak gempa. Diharapkan pencairan tuntas sebelum lebaran. Namun jika progresnya seperti ini, bisa jadi lebih lama. “Tapi, kita akan upayakan supaya segera terkumpul berkasnya,” imbuhnya.
Camat Tanjung, Samsul Bahri menerangkan, lambannya penginputan data terkendala oleh tenaga entri dan verifikasi di desa. “Kalau kami bisa tinggal dua hari tuntas, dan minggu ini bisa diserahkan ke Dinsos. Kemudian, tergantung Dinsos yang kirim ke pusat,” terangnya. (flo)
