GIRI MENANG – Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Barat Ahmad Sujai menilai persyaratan menjadi menjabat kepala sekolah (Kepsek) terlalu berat. Salah satu syaratnya adalah harus ikut dalam program Guru Penggerak, seperti arahan Menteri Pendididan Kebudayaaan (Mendikbud) RI Nadiem Makarim.
“Terlalu berat jika aturan tersebut diberlakukan,” kata Ahmad Sujai kepada Radar Lombok, Minggu (4/4).
Dikatakannya, seleksi calon kepala sekolah sesuai dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, mulai tahap seleksi administrasi, substansi dan Diklat banyak yang tidak lulus. Apalagi jika dimasukkan nanti menjadi syaratnya adalah menjadi guru penggerak. Untuk program guru penggerak saja tahapannya sangat panjang. Bahkan banyak yang tidak lulus menjadi Guru Penggerak.
“Pada intinya, jika dimasukkan menjadi syarat itu cukup sulit,” jelasnya.
Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, program Guru Penggerak akan jadi syarat untuk menjadi kepala sekolah. Siapa pun guru yang tergabung dalam program tersebut berkesempatan untuk menjadi kepala sekolah.
“Kalau mau punya karier sebagai kepala sekolah, tentu harus melewati program Guru Penggerak, karena ini bukan cuma program penguatan, tapi juga kepemimpinan,” kata Nadiem.
Program Guru Penggerak dirancang untuk memberikan pembekalan kompetensi kepada para guru mulai jenjang TK/PAUD hingga SMA. Melalui Program Guru Penggerak diharapkan dapat menyiapkan pemimpin pembelajaran masa depan.
Untuk angkatan pertama, program ini hanya melibatkan 2.800 orang guru. Nadiem memastikan kuota program Guru Penggerak akan ditambah seiring dengan tingginya minat para guru.
Nadiem berharap Program Guru Penggerak dapat menginspirasi guru dan orang tua murid di rumah untuk mengubah paradigma belajar.
“Guru penggerak harus mengajak guru lain untuk mengubah paradigma mengajar. Setelah berbagi kepada sesama guru, harus disebarkan juga ke orang tua,”
tandasnya. (adi)
