Syarat Buka Blokir Dana RTG Rp 117 Miliar Tak Kunjung Tuntas

Danny Karter (HERY MAHARDIKA/RADAR LOMBOK)

TANJUNG–Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) belum merespons permintaan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) untuk membuka rekening dana bantuan rumah tahan gempa (RTG) yang masih diblokir Rp 117 miliar lebih tersebut.

Hal itu karena Pemerintah KLU belum melengkapi sejumlah persyaratan untuk merealisasikan dana siap pakai (DSP) tersebut. “Kami terus berkomunikasi dengan BNPB, apa yang menjadi kekurangan dalam persyaratan diminta kita melengkapinya, dan sekarang terus kita penuhi itu,” kata Wabup KLU Danny Karter, Selasa (8/6).

Danny mengklaim, pihak BNPB sudah merespons permintaannya tersebut, sehingga kini tengah dikebut untuk menuntaskan persyaratan. Sebab, pemberian bantuan stimulan RTG pemerintah pusat menggunakan dua SK Bupati dengan Inpres yang berbeda.

Baca Juga :  Najmul : Fokus Saya Saat Ini Masyarakat KLU

Untuk SK Bupati tahap pertama dari SK 1-27 sejumlah 55.710 KK dengan dana Rp 2,3 triliun menggunakan Inpres Nomor 5 Tahun 2018. Kemudian, tahap kedua menggunakan SK susulan dengan Inpres Nomor 7 Tahun 2020 dengan anggaran Rp 358 miliar lebih yang anggarannya sudah ditransfer.

Nah pada tahap pertama itu ada 5.525 penerima yang diblokir anggarannya oleh BNPB. Harus membuat surat pernyataan dahulu, bahwa benar rumahnya rusak akibat gempa sesuai kriteria bantuan yang akan didapatkan. Surat pernyataan dibuat oleh penerima, kadus dan kades serta BPBD. “Ini yang kita harapkan dari masyarakat, kadus, kades, untuk membuat surat pernyataan tersebut,” terangnya.

Baca Juga :  Terlilit Utang, Aplikator RTG Gantung Diri

Mengingat waktu perpanjangan masa transisi darurat sampai Agustus, tentu pihaknya mengharapkan ada percepatan. Pada saat ini pihaknya mengejar waktu supaya seluruh keuangan bantuan RTG sudah masuk dalam rekening penerima RTG. “Kita targetkan bisa tuntas transfer uang bantuan ke rekening penerima RTG,” harapnya. (flo)