MATARAM–Secara tiba-tiba, Syamsu Rijal menyatakan mundur dari jabatan Ketua DPD Hanura NTB. Katanya, keputusan ini sudah melalui pertimbangan matang dan sudah pula direstui DPP Hanura. “Saya sudah mundur dari jabatan Ketua DPD Partai Hanura NTB,” katanya, kepada Radar Lombok, Rabu kemarin (8/12).
Soal siapa yang akan menakhodai Hanura NTB pasca-dirinya mundur, DPP telah menunjuk Sekretaris DPD Hanura NTB Ahmad Dahlan Leo sebagai ketua menggantikan dirinya. “DPP sudah tunjuk Pak Ahmad Dahlan Leo sebagai ketua DPD,” ungkapnya.
Terkait alasan mengundurkan diri, Syamsu Rijal memilih tidak membeberkan. “Ada alasan pribadi tidak bisa saya sebutkan,” terangnya.
Informasi yang diserap Radar Lombok menyebutkan, Syamsu Rijal memilih mundur karena akan bergabung ke Partai Gerindra. Kemudian pasca-mundurnya Syamsu Rijal dan ditunjuknya Ahmad Dahlan Leo sebagai ketua, memicu polemik.
Ketua Bina Wilayah Bali Nusra Partai Hanura Agus Abdullah mengatakan, penunjukan Ahmad Dahlan Leo sebagai ketua DPD adalah kebijakan cacat secara legal formal, karena tanpa didasari keputusan rapat harian sebagaimana diatur dalam AD/ART partai.
Ditegaskannya, pengurus harian DPP saat ini belum mendapatkan SK Menteri Hukum dan HAM sebagai dasar hukum dalam mengambil keputusan dan ketetapan administrasi kepartaian. “Ini langkah aneh. Keputusan DPP yang menunjuk Ketua DPD Partai Hanura NTB tidak sah,” tegasnya.
Dikatakan, DPP memberlakukan ketentuan tertentu tanpa pertimbangan asas principle of legality. Artinya, setiap tindakan administrasi kepartaian harus berdasarkan keputusan bersama. Jika tidak, maka perlu mencontoh daerah lain yang melakukan musyawarah daerah luar biasa (Musdalub) seperti DKI Jakarta dan Maluku. Musdablub ditempuh sebagai syarat membangun demokrasi kepartaian dan bukan dengan cara keputusan sepihak. “Sikap seperti ini sangat berbahaya bagi kemajuan Partai Hanura di NTB,” pungkasnya. (yan)
