MATARAM–Beredar surat permintaan dana pengamanan pemilihan kepala daerah (pilkada) kepada perusahaan-perusahaan swasta.
Dalam surat itu, menggunakan logo Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dan tertera nama Gubernur Dr Zulkieflimansyah dan tanda tangannya. Surat ini dikirim ke sejumlah perusahaan swasta di daerah ini. Salinan surat tersebut beredar di sejumlah media sosial dan sejumlah grup WhatsApp pada Selasa (10/11/2020).
Menyikapi surat yang beredar ini, Pemprov NTB memastikan surat itu adalah hoaks atau kabar bohong. Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB Najamuddin Amy, S.Sos, MM mengatakan, gubernur merasa dirugikan dengan beredarnya hoaks tersebut.Karena kalau menyangkut urusan anggaran pilkada, sudah dianggarkan oleh masing-masing daerah di APBD murni maupun di APBD perubahan.
“Tidak benar gubernur meminta dana ini dan itu. Ini adalah ulah oknum atau segelintir orang yang memanfaatkan situasi ini. Kepada masyarakat kami harapkan agar jangan terpengaruh oleh hoaks tersebut,” kata Najamuddin Amy.
Sesaat setelah surat tersebut beredar, kata Najamudin, tim PRCC Humas dan Protokol Provinsi NTB melakukan penelusuran melalui teknologi informasi. Tim menggunakan pencarian kemiripan gambar oleh Google Image dan didapatkan gambar yang mirip.
Terlihat adanya konten tulisan yang dibuat sangat mirip dengan surat yang beredar sebelumnya yang mencatut nama pimpinan di daerah lain. Intinya surat itu meminta dana ke berbagai perusahaan daerah untuk pelaksanaan pilkada dan dikirim ke rekening tertentu. ” Dalam penelusuran Tim PRCC, berbagai daerah juga secara bersamaan mendapatkan hoaks yang sama seperti DKI, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Jawa Barat,” katanya.
Ia mengharapkan agar masyarakat bijak menerima sebuah informasi, apalagi yang belum pasti kebenarannya. Ia mengimbau masyarakat untuk selalu check and balance serta tabayyun dalam menerima sebuah informasi, terlebih informasi tersebut cukup sensitif. “ Pernyataan kami ini sekaligus sebagai klarifikasi atau bantahan terhadap surat yang beredar itu,” katanya.
Sebagaimana diketahui, di media sosial dan sejumlah grup WhatsApp beredar sebuah surat tertanggal 9 November 2020 perihal permohonan bantuan dana pengamanan pelaksanaan pilkada. Surat tersebut ditujukan ke Presdir PT Sukses Mantap Sejahtera (SMS). Dalam surat tersebut tertulis nama gubernur yang dicatut oleh oknum yang ingin memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan tertentu.
Terkait dengan anggaran pilkada 2020, Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud mengatakan, anggaran pilkada di tujuh kabupaten/kota itu berasal dari APBD. Sementara dari APBN ada tambahan dana untuk kepentingan penerapan protokol Covid-19. “Pemda sudah menyiapkan anggaran tersebut dan saat ini sudah klir. Dan memang tidak boleh ada penggunaan dana lain selain APBD dan itu berlaku untuk seluruh penyelenggara pemilu,” jelasnya.
Seluruh pemkab dan pemkot yang menyelenggarakan pilkada telah menyelesaikan penandatangan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pembiayaan pemilihan serentak. Dari situs resmi KPU NTB terlihat, total biaya yang dihibahkan oleh tujuh pemkab dan pemkot kepada KPU kabupaten/kota penyelenggara pemilihan serentak sebesar Rp 147.368.100.000.
Adapun perinciannya adalah Kabupaten Bima Rp 24.668.000.000, Kabupaten Dompu Rp 15.000.000.000, Kabupaten Sumbawa Rp 25.000.100.000, Kabupaten Sumbawa Barat Rp 13.500.000.000, Kota Mataram Rp 25.000.000.000, Kabupaten Lombok Utara Rp 16.200.000.000,- dan Kabupaten Lombok Tengah Rp 28.000.000.000. (hms/sal).
