Supplier: Isu Fee DAK Dikbud NTB Itu Fitnah, Kami Bekerja Profesional

Kuasa Direktur CV Kian Sukses, Burhanuddin. (IST/RADAR LOMBOK)

MATARAM–Isu dan rumor berkembang terkait dugaan fee Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB 2022, dinilai tak mendasar dan cenderung fitnah.

Sejumlah pengusaha yang menjadi rekanan atau supplier DAK SMK di Pulau Sumbawa, pun angkat bicara.

“Terkait masalah isu fee, itu fitnah. Kami sebagai supplier tak pernah menjanjikan sesuatu atau memberi harapan suap-menyuap. Sebaliknya dari Dinas (Dikbud NTB) juga tak pernah seperti itu, baik Kadis, Kabid, maupun PPK. Isu yang berkembang itu fitnah. Karena dalam proyek DAK ini kami murni mengikuti proses dan seleksi yang ketat,” tegas Kuasa Direktur CV Kian Sukses, Burhanuddin, Ahad (21/8/2022).

CV Kian Sukses merupakan rekanan DAK SMK 2022 yang sudah ditetapkan Dinas Dikbud NTB untuk pengerjaan fisik di SMK 1 Pekat, Kabupaten Dompu.

Burhanuddin menjelaskan, proses seleksi dan verifikasi untuk calon rekanan DAK tahun ini sangat ketat.

Persyaratan yang diajukan antara lain identitas jelas dibuktikan dengan KTP, izin usaha yang jelas dibuktikan dengan surat keterangan usaha dari desa atau lembaga yang berwenang, surat keterangan desa tentang memiliki gudang penyimpanan material, print out rekening sebagai bukti kemampuan finansial karena swakelola tak pakai DP, surat keterangan pengalaman kerja sebagai bukti pengalaman mengerjakan proyek pembangunan, serta pin lokasi usaha yang menggunakan Google Mapping untuk verifikasi faktual.

“Jadi persyaratan itu kami penuhi, termasuk mapping lokasi dengan google mapping. Pihak Dinas kemudian menilai dan menentukan sesuai kelengkapan persyaratan. Prosesnya pun sangat fair dan transparan, sangat ketat,” ujar dia.

Ia mengatakan, dalam pekerjaan DAK SMK ini rekanan atau supplier mengadakan barang dan jasa. Terdiri dari tiga item, antara lain berupa bahan alam seperti pasir, kerikil dan batu. Kemudian bahan toko, seperti semen dan besi, bahan kualifikasi pabrikan atap baja ringan, serta item gaji tukang atau buruh bangunan.

Berdasarkan juknisnya, pengadaan barang dan jasa itu pun lebih memprioritaskan masyarakat lokal. Sehingga manfaat DAK kali ini bisa mendukung pemberdayaan masyarakat setempat.

“Misalnya untuk tukang dan buruh, itu masyarakat lokal setempat. Bahkan yang kami lakukan kalau ada wali murid atau orang tua siswa yang tukang kita utamakan. Artinya ada pemberdayaan masyarakat. Begitu pun bahan alam dan bahan toko, kita ambil dari yang terdekat. Jadi manfaatnya lebih condong ke masyarakat lokal,” katanya.

Burhanuddin mengatakan, jika dibanding DAK tahun sebelumnya, tahun ini lebih bagus dan ada dampak ekonomi untuk masyarakat lokal.

Begitu pun dengan rekanan atau supplier yang lebih memprioritaskan perusahaan di daerah Kabupaten/Kota bersangkutan.

“Ini menunjukan semangat otonomi daerah, jadi DAK ini pengusaha lokal diberdayakan. Kami di Dompu mengerjakan SMK yang ada di Dompu, begitu pun di Bima dan Sumbawa itu pengusaha lokal. Tapi kita profesional, dalam proyek DAK ini, kami sebagai rekanan juga ingin menunjukkan pekerjaan kami bagus dan sesuai spesifikasi, apalagi ini untuk pendidikan,” katanya.

Burhanuddin menegaskan, pihaknya tidak akan terpengaruh dengan isu dan rumor fee DAK yang berkembang selama ini. Ia juga menekankan agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB untuk tetap fokus bekerja dan tak terpengaruh isu negatif.

“Saya selaku supplier sekali lagi saya tegaskan tidak pernah ada fee itu, berbicara soal fee pun kita tidak pernah. Fee dan suap-menyuap itu fitnah. Kami kerja profesional, melengkapi persyaratan yang ada, dan akan bekerja sebaik mungkin untuk program DAK ini. Kami juga berharap Dinas Dikbud NTB juga fokus bekerja saja. Isu dan fitnah kita jawab dengan bukti nyata,” tegas Burhanuddin. (adi)

Komentar Anda