Suplai Vaksin ke NTB Harus Digenjot

Pola TPS Bisa Diterapkan untuk Vaksinasi

H. Sukisman Azmy (IST/RADAR LOMBOK)

MATARAM–Rendahnya capaian vaksinasi di NTB disayangkan oleh Anggota DPD RI Dapil NTB H. Sukisman Azmy. Mengingat World Superbike akan digelar di Sirkuit Mandalika pada 12-14 November 2021, serta MotoGP pada Maret 2022.

Data per 22 September 2021 di NTB, untuk vaksin covid-19 dosis 1 sudah dilakukan kepada 1.092.063 jiwa atau 27,93 persen, dosis 2 sebanyak 479.754 jiwa atau 12,27 persen, dan dosis 3 sebanyak 17.984 tenaga kesehatan atau 65,07 persen.
Sukisman mengaku sudah menyampaikan rendahnya vaksinasi di NTB saat virtual dengan Mendagri Tito Karnavian. Seharusnya NTB kata dia sudah 80 persen, minimal Pulau Lombok. “Sangat rawan untuk menghelat kegiatan internasional seperti World Superbike yang pengunjungnya direncanakan 25.000. Belum lagi MotoGP dengan pengunjung di atas 100.000,” jelasnya.

BACA JUGA :  Polisi Antisipasi Jemput Paksa Jenazah Covid

Permasalahannya kata Sukisman, adalah pada suplai vaksin yang kurang dan harus didorong oleh semua pihak agar vaksin diarahkan ke NTB. Baru kegiatan vaksinasi digenjot dengan melibatkan semua pihak.

Adapun dalam rangka HUT DPD RI per 1 Oktober, semua Anggota DPD RI akan diberikan 10.000 vaksin untuk diarahkan di daerah pemilihan masing-masing. Namun untuk kejelasannya, masih menunggu informasi lebih lanjut.
Kendati demikian, pemerintah daerah juga harus ikut lobi untuk suplai vaksin, agar target vaksinasi 70 persen yang kini digaungkan tercapai sebelum 12 November. “Nawaitu pemerintah pusat untuk membantu pencapain tersebut harus disikapi pemda dengan koordinasi yang kontinu dan simultan dengan pemerintah pusat baik Menteri Kesehatan, Mendagri maupun Menko Perekonomian yang ditugaskan untuk mengoordinir luar Jawa Bali,” jelasnya.

BACA JUGA :  PT Sumbawa Mining Timur Tegaskan Kembali Komitmen Kepada Masyarakat Lokal

Adapun pola vaksinasi yang dilakukan di Bali lewat desa krama adat dan lain-lain perlu ditiru untuk mengurangi kerumunan masyarakat. Bahkan di Jakarta diarahkan melalui RT RW. Di samping itu, pola pemilu juga bisa meminimalkan terjadinya kerumunan dan bisa dilakukan di NTB mengingat pemilu dengan TPS masih hangat untuk diingat. “Tekankan pola seperti TPS maka sehari pun bisa selesai tanpa kerumunan yang berarti seperti pemilu. Pola TPS maksimal hanya 500-700 orang. Jika tenaga kesehatannya kurang bisa beberapa RT digilir sampai penduduk desa tersebut habis semua. Intinya pola TPS lebih aman dan bisa dikombinasikan,” pungkasnya. (zul)