Sunat Insentif Guru, Kemenag Digedor

HEARING: Puluhan massa dari Laskar NTB saat hearing di Kemenag Lombok Tengah, Kamis (14/1). (M HAERUDDIN/RADAR LOMBOK)

PRAYA – Puluhan massa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar NTB mendatangi kantor Kementerian Agama (Kemenag) Lombok Tengah. Mereka datang untuk meminta kejelasan terkait dugaan adanya pemotongan tunjangan guru honorer di lingkup Kemenag.

Massa menilai, apa yang dilakukan Kemenag sangat melukai hati para guru honorer. Apa yang mereka dapatkan tidak sebanding dengan perjuangan mereka mendidik anak-anak bangsa. Ironisnya lagi, meski sudah mendapat penghasilan sedikit, uang mereka malah dipotong lagi tanpa alasan jelas.

Juru bicara massa aksi, Wathoni sangat menyesalkan dugaan pemotongan insentif guru honorer ini. Sedianya, para guru honorer ini akan mendapatkan insentif sebesar Rp 1 juta. Namun, nominal itu kemudian dicukur lagi sebesar Rp 88.000 tanpa alasan jelas. ‘’Ada sekitar 3.630 orang guru honorer yang dipotong intensifnya,’’ sebut Wathoni, Kamis (14/1).

Kata Wathoni, para guru ini sudah susah dengan gaji insentif yang kecil malah dipotong. Alasan karena adanya iuran BPJS tapi tidak ada sosialisasi yang jelas. ‘’Ironisnya, pemotongan ini sudah lama tapi mereka tak punya kartu BPJS,” beber Wathoni.

Kalauapun dipotong karena iuran BPJS, sambung Wathoni, maka sesuai aturan pemotongan harus dilakukan jika pegawai berpenghasilan sesuai upah minimum kabupaten (UMK). Tapi apa yang didapatkan para honorer ini sangat jauh dari kata layak. “Jadi apa dasar pemotongan intensif guru honorer ini. Kita merasakan bagaimana menjadi guru honorer, maka tolong untuk diperhatikan,” tegas Wathoni.

Kasi Madrasah Kemenag Lombok Tengah, H Muliadi menerangkan, pemotongan yang dilakukan untuk jaminan kesehatan bagi para honorer agar tergabung di BPJS. Dana Rp 88.000 itu terhitung untuk iuran empat bulan. Sehingga honorer yang semestinya menerima Rp 1 juta menjadi Rp 912.000. “Itu untuk biaya BPJS berdasarkan peraturan presiden dan langsung disisihkqn 88.000. Maka yang ditransfer menjadi 912.000 dan jelas kemana uangnya. Kalau tidak jelas aturannya, tidak mungkin kita proses. Sekarang ini aturannya sangat ketat,’’ jelas Muliadi.

Kepala Kemenag Lombok Tengah, H Zamroni Aziz mengucapkan terima kasih atas silaturahmi LSM Laskar NTB dengn jajaran Kemenag Lombok Tengah. Masukan akan menjadi bahan bagi pribadi dan instansi yang dipimpinnya hari ini. Kebijakan iuran BPJS ini sudah diberlakukan sejak pejabat sebelumnya. “Kami anggap ini kelemahan sosialisasi yang tidak berjalan dengan baik. Di satu sisi saat pandemi Covid-19 banyak perubahan. Bahkan Kasi Madrasah juga baru. Dan, karena ini peraturan baru juga sehingga sosialisasi agak terhambat. Ini masukan bagi kami bahwa setiap adanya perubahan, maka harus segera disosialisasikan,” jelas Zamroni.

Zamroni juga memaklumi, apa yang dirasakan para guru honorer ini. Lebih-lebih, mereka belum mendapatkan informasi jelas terkait apa yang mereka alami. “Saya merasakan bagaimana pedihnya dana sudah sedikit, terus dipotong. Apalagi kita juga belum sosialisasikan. Karena saya juga punya ponpes dan besar di ponpes, makanya saya akan terus maksimal bagaimana meningkatkan kesejahteraan guru honorer kita,” tegasnya. (met)