Sunat Bantuan Masjid, Giliran Kasubag TU Kemenag Lobar Diringkus Polisi

Total 13 Masjid yang Jadi Sasaran

sunat bantuan masjid
BARANG BUKTI : Polisi menunjukkan barang bukti berupa uang yang diambil pelaku dari masing-masing pengurus masjid yang mendapat bantuan dana dari pemerintah. (Dery Harjan/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Polres Mataram kembali menangkap satu tersangka setelah  sebelumnya menangkap seorang pegawai kantor Kementerian Agama (Kemenag) yang bertugas di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat, Lalu Basuki Rahman dalam kasus penyunatan dana bantuan masjid. Kali ini yang ditangkap adalah Kepala Tata Usaha (TU) Kemenag Lombok Barat, Ikbal.

BACA : Sunat Bantuan Masjid, Pegawai Kemenag Lobar Dicokok

Ia ditangkap karena diduga ikut menikmati uang hasil pemotongan dana beberapa masjid yang mendapat bantuan rehab dari pemerintah pusat.” Setelah kemarin kita menangkap LBR (Lalu Basuki Rahman) dan mengamankan barang bukti berupa uang, selanjutnya LBR mengaku menyetor uang kepada IK (Ikbal) yang merupakan kepala TU Kemenag Lombok Barat.

IK inilah yang memerintahkan LBR melakukan pemungutan terhadap pengurus masjid yang mendapat dana. Atas hal itu kami langsung menangkap IK,” jelas Kapolres Mataram AKBP Saiful Alam, Rabu (16/1).

Ikbal ditangkap pada Selasa malam (15/1) di rumahnya. Selain menangkap Ikbal, tim Sat Reskrim Polres Mataram juga berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp  55 juta. “Uang tersebut diduga merupakan dana yang disetor oleh Basuki dan uang yang langsung diambil sendiri oleh Ikbal dari beberapa pengurus masjid yang berada di wilayah Batulayar dan Lingsar,” jelas Saiful.

Untuk memastikan hal itu, Polres Mataram telah memeriksa sebanyak enam orang saksi. Terkait saksi dari mana saja, Saiful Alam enggan menyebutkannya.”Setelah kita melakukan pemeriksaan lebih mendalam, diketahui bahwa pelaku setidaknya telah melakukan pemotongan dana masjid di tiga kecamatan meliputi Gunung Sari, Batulayar, dan Lingsar,” jelasnya.

BACA JUGA: Ada Dugaan Pungli Pembangunan Rumah Korban Gempa

Khusus di wilayah Kecamatan Gunung Sari, pelaku melakukan pemotongan dana terhadap empat masjid, sedangkan di Kecamatan Lingsar ada empat masjid, dan Batu Layar sebanyak lima masjid. Totalnya ada 13 masjid yang mendapat dana dari pemerintah yang kemudian dipotong oleh pelaku  sebesar 20 persen dari dana yang didapat. Aksi Ikbal dijalankan sejak bulan Desember 2018 dan setidaknya uang hasil pungutan mencapai ratusan juta rupiah.

Polisi kini masih melakukan pengembangan dan menduga masih ada pihak lain yang terlibat. “Kami masih melakukan pengembangan untuk mengungkap apakah masih ada pihak lain yang terlibat,” jelasnya.

Kapolres dalam jumpa pers kemarin menjelaskan Ikbal merupakan otak tindakan Pungli. Dari hasil penyelidikan diketahui Ikbal menjadi dalang dan memerintahkan Basuki menarik dana 20 persen dari setiap pencairan dana bantuan rehab masjid paska bencana.“IK berperan vital karena dia yang memerintahkan BA untuk menarik dana dari pengurus masjid yang mendapat bantuan rehab, IK ini bisa di bilang otak dari tindakan Pungli ini,” jelas Kapolres.

Lalu Basuki Rahman yang ditangkap sebelumnya kini buka suara. Menurut keterangannya yang disampaikan melalui kuasa hukumnya, Deny Nur Indra, Basuki sebetulnya hanya menjalankan perintah dari atasannya yang ada di Kemenag Lombok Barat.” Klien saya dihubungi melalui sambungan telepon disuruh datang ke rumah atasannya. Disana kilen saya ini kemudian diperintahkan secara lisan untuk memungut dana dari beberapa pegurus masjid tersebut. Hasilnya nanti dibagi dua” kata Deny.

Di pihak Kanwil Kemenag Provinsi NTB diindikasikan ada oknum yang juga meminta bagian.”Pengakuan klien saya ia diberi tau atasannya bahwa pihak Kanwil Kemenag Provinsi NTB meminta jatah 30 persen tapi oleh Kemenag Lombok Barat hanya disetujui 20 persen saja,” jelas Deny.

Ikbal sampai saat ini belum bisa dimintai keterangannya. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) NTB, H. Nasruddin saat dikonfirmasi Radar Lombok dengan santai menjawab bahwa ia mendukung upaya polisi mengusut kasus ini. Nasrudin dengan tegas meminta aparat penegak hukum menindak tegas pelaku yang menyelewengkan dana gempa. “ Silahkan polisi  tindak tegas oknum yang merusak (nama) Kementerian Agama. Bila terbukti bersalah harus diberi sanksi tegas. Mau pecat, penjara, apa saja sudah sesuai hukum berlaku, kita tidak perlu bela-bela. Pekerjaan lain masih banyak menunggu,” ungkapnya.

Nasruddin juga meminta pihak kepolisian memantau dan menindak pegawai Kemenag jika terbukti bermain-main dengan dana bantuan.” Saya minta kerjasama polisi, OTT saja kalau ada yang bermain dengan bantuan gempa,” tegasnya.

Salah satu masjid yang mendapat dana bantuan pari pemerintah pusat adalah Masjid Baiturrahman Dusun Limbung Selatan Desa Taman Sari Kecamatan Gunung Sari. Takmir masjid setempat menuturkan, sebelum  mendapat bantuan, pelaku mendatangi pengurus memberitahu bawa ada dana bantuan dari Kemenag. Pengurus masjid diminta membuat proposal.”Awalnya kami diminta membuat proposal,” ungkap Khaerul Amin, takmir Masjid Baiturrahim saat ditemui di rumahnya kemarin (16/1).

BACA JUGA: Nyabu di Kos, Prihartini Diringkus

Selang beberapa hari dibuatlah rekening rekening di Bank Mandiri.”Semua yang dapat bantuan dikumpulkan di KUA Gunung Sari untuk membuat rekening,” ungkapnya.

sunat bantuan masjid
REKENING : Pengurus salah satu masjid di Kecamatan Gunung Sari memperlihatkan rekening bantuan kemarin. Sebesar 10 persen dari total bantuan diserahkan ke oknum pegawai Kemenag Lombok Barat. (Fahmy/RADAR LOMBOK)

Setelah rekening jadi, pada awal bulan Januari 2019 bantuan ini cair, jumlah uang yang masuk ke rekening masjid sebesar Rp 50 juta. Setelah itu pelaku menghubungi pengurus masjid meminta “jatah” sebesar Rp 10 juta. Permintaan itu tidak langsung diiakan. Pengurus mau memberi Rp 5 juta, tapi pelaku tetap dengan kesepakatan awal, Rp 10 juta. Jika tidak, uang akan dialihkan ke masjid yang lain.

Kasus ini mencoreng nama Kantor Kementerian Agama. Lebih-lebih yang disunat adalah dana masjid. Kasus ini juga membuat Gubernur NTB Zulkieflimansyah kecewa. Seorang abdi negara, katanya, justru tega melakukan Pungli terkait bantuan dana bencana. “ Saya sangat prihatin. Jangan sampai, orang-orang yang bekerja serius dan benar, menjadi takut gara-gara ada Pungli ini. Semoga tidak merusak suasana batin yang sedang bekerja,” ujarnya di Kantor Gubernur NTB, Rabu (16/1).

Zul khawatir OTT yang terjadi bisa mengganggu penanganan bencana. Dirinya tidak ingin karena nila setitik rusak susu sebelanga. Apalagi saat ini penanganan pasca bencana sudah cukup memuaskan dengan progres positif. 

Oleh karena itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta agar ulah oknum ASN yang melakukan Pungli tidak terlalu dibesar-besarkan. “ Jangan terlampau dibesar-besarkan juga. Karena dengan pemberitaan seperti sekarang, seakan-akan bencana besar betul terjadi di tempat kita. Kalau disikapi, ya proporsional saja,” ucapnya. 

Apabila ada pelanggaran, lanjutnya, tentu saja dikelola dan ditangani secara profesional. Disinilah pentingnya peran penegak hukum.” Jangan sampai mematahkan semangat teman-teman yang sedang bekerja serius,” kata gubernur. 

Perkembangan penanganan saat ini, sudah cukup memuaskan bagi gubernur. Fasilitator telah ditambah. Hal itu akan meningkatkan produktivitas untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi. 

Hal yang harus dipahami juga, dana penanganan bencana merupakan uang negara. Seharusnya tidak ada pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi. “ Karena ini duit bencana, jadi sangat sensitif. Kita tentu menyesalkan dan berharap tidak terulang lagi. Tapi juga jangan merusak suasana batin yang sedang bekerja,” tegasnya kembali. 

Wakapolda NTB Brigjen Pol. Tajudin saat berada di kantor Gubernur NTB mengungkapkan, pihaknya tidak segan-segan akan memanggil Kepala Kemenag NTB H. Nasrudin apabila dibutuhkan. “Yang jelas, kalau ada kaitannya nanti dalam pemeriksaan, ada hubungan dengan itu, tentu untuk melengkapi berkas perkara akan dilakukan pemanggilan terhadap Kepala Kemenag NTB,” ucapnya. 

Sejauh ini, dirinya belum bisa menyimpulkan adanya keterlibatan orang lain. Namun yang pasti, Tajuddin yakin pelaku tidak bergerak sendiri. Tentu saja membutuhkan peran orang lain untuk melancarkan aksi. Dalam berbagai kasus yang ditangani, kasus pidana selalu melibatkan orang lain.”Sekarang masih dalam proses. Yang jelas dalam proses pidana itu, biasanya tidak berdiri sendiri. Tentu ada orang-orang yang terkait,” ungkapnya. 

Pihaknya memberikan perhatian serius dalam kasus tersebut. Pemeriksaan-pemeriksaan terus dilakukan. “ Tentunya ini hal yang prioritas, karena menyangkut situasi seperti sekarang ini. Setiap penyimpangan anggaran, kita akan lebih serius dan fokus dalam penanganannya agar profesional,” tutup Tajuddin.

BACA JUGA: Program Bayi Tabung RSUD Kota Mataram Sudah Mulai Berjalan

Sementara itu Pasca OTT Lalu Basuki Rahman, pelayanan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Sari tetap berjalan normal. Aktivitas pelayanan tidak terganggu.

Pantauan koran ini, Rabu (16/1), pegawai kantor KUA Gunung Sari yang ada di Jalan Pariwisata Gunung Sari tetap bekerja. Kepala KUA H.Mujitahid tidak ada di tempat saat koran ini datang. Penjelasan staf setempat, Kepala KUA sedang dikumpulkan oleh Kepala Kemenag Lobar.” Pak kepala sedang tidak ada dikantor, sedang ada acara di kantor Kemenag Lobar,” kata Hadi Satriawan, Penghulu KUA Gunung Sari.

Ia menjelaskan, tidak ada hubungannya antara pelayanan kantor KUA dengan penangkapan Basuki. Pelayanan berjalan normal. Semua pelayan tetap dibuka karena posisi pegawai yang ditangkap ini tidak begitu penting di KUA.”Tidak ada pengaruh, semuanya berjalan lancar,” jelasnya.

Basuki sebelumnya adalah pegawai di KUA Kecamatan Mataram. Setelah dari sini ia dipindah ke Lembar, lalu kini di Gunung Sari.(cr-der/zwr/ami)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Suka
  • Terhibur
  • Sedih
  • Marah
  • Bosan
  • Takut