Sumur Bor Ilegal Mentigi Bay Digarap Polisi

Kades Malaka Diperiksa

Sumur Bor Ilegal Mentigi Bay Digarap Polisi
DILAPORKAN : Staf Mentigi Bay yang memperlihatkan lokasi sumur bor yang sudah ada meteran salah satu bukti memiliki izin. Sumor bor ini berdekatan dengan kadang kuda di areal lahan semak belukar. (HERY MAHARDIKA/RADAR LOMBOK)

TANJUNG – Kades Malaka Kecamatan Pemenang H Akmaludin Ichwan turut diperiksa tim penyidik Polda NTB pada kasus dugaan pengeboran air bawah tanah ilegal yang dilakukan oleh PT Greenland Property atau Mentigi Bay yang berlokasi di desa setempat.

Pemeriksaan Kades ini dalam rangka tim penyidik menggali keterangan lebih lanjut terhadap aktivitas dugaan ilegal tersebut. Penanganan kasus dugaan pengeboran air bawah tanah ilegal merupakan kali kedua masuk ke proses ranah hukum. “Kemarin saya sudah dimintai keterangan ke Polda NTB kaitan dengan itu (kasus dugaan pengeboran air bawah tanah ilegal,” akunya kepada Radar Lombok, Selasa (16/1).

BACA JUGA :  Terlibat Curanmor, Oknum ASN Pemprov NTB Ditangkap

Ia mengatakan, terkait jual air bersih yang dilakukan Mentigi Bay (sebutan popular) tidak tahu menahu, dan itupun ia tahu setelah beberapa tahun ada baru pihaknya diinformasikan keberadaan sumur bor itu. “Kami tahu bulan Oktober tahun 2017, padahal itu sudah lama sejak tahun 2004,” katanya.

Kemudian, kaitan dikomersilkan itu tidak tahu persis, pihaknya hanya menerima laporan pemilik Bakso Vila yang melaporkan itu ke ranah hukum. Mentigi Bay tidak menjual air, villa milik negara Jerman itu hanya mensuplai dua villa yaitu, Vila Bakso dan Villa Samba. “Itu dimintai per satu meter kubik sebesar Rp 25 ribu, katanya dalam laporan dari Villa Bakso. Kalau dijual ke masyarakat tidak ada, karena masyarakat sendiri menggunakan air sumur galian biasa di semua dusun,” tegasnya.

Terkait pengeluaran izin segala, tentu bukan berada pada ranah pemerintah desa. Soal perizinan, katanya, berada di ranah pemerintah daerah. Yang terlibat proses pengeluaran izin, ada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Lombok Utara, dan dinas terkait. “Itu ranahnya pemerintah daerah yang mengeluarkan izin atau bagaimananya,” tandasnya.

Untuk diketahui, kasus ini dilaporkan pada akhir tahun 2017 lalu atas lembaga Lombok Utara Curroption Watc (LUCW).  Sementara itu, pemilik Mentigi Bay Brita asal Negara Jerman melalui Stafnya Hamzah mengatakan, pemilik Mentigi Bay tidak tahu bahwa sumur bor itu punya izin. Akan tetapi, setelah diberikan saran oleh Dinas Perizinan Provinsi pada tahun 2017 untuk mengurus izin, kemudian dilihat ke lokasi sumur bor ini benar adanya, sehingga diminta harus segera dibuatkan izin dengan catatan mengumpulkan kumpulkan berkas seperti dokumen-dokumennya. “Kita berupya mengumpulkan dokumen yang diminta itu, kemudian permintaan itu sudah lengkap pada bulan Desember 2017. Tidak lama kemudian, diproses. Setelah diproses keluarlah izin. Begitu keluar izin sumur bor, dari pihak perizinan diminta memasangkan meteran agar nanti pihak pemerintah gampang mengecek berapa kena pajak. Meter yang sudah ada,” katanya yang mengaku bosnya sedang tidak ada di tempat.  

Pada awal pembangunan sumur sebenarnya tidak dikomersilkan, hanya membantu villa tetangga yang berasal dari negara yang sama. Dari sumur bor ini ada tiga villa disalurkan air, yaitu vila mentigi bay, princes villa (samba villa), dan bakso villa. “Terkait berapa harga jual tidak tahu, itu ada urusan dengan bos,” dalihnya.

Dikatakan, sumur bor sudah ada sejak tahun 2014 bukan tahun 2004 atau 2012. Sejak dibangunkan hanya bertujuan memenuhi kebutuhan villa dan saling bantu dengan villa lainnya karena satu negara. “Tidak dijualkan, karena ini tidak mampu akhirnya juga beli air menggunakan tangki naik ke atas. Baru tahun 2017 ini dikomersilkan, sejak selama itu hanya diberikan percuma,” katanya.

Setelah lama dimintai keteranga, Hamzar kemudian menceritakan kronologis sampai masuk ke proses hukum. Sebenarnya permasalahan sudah selesai semua antara villa bakso dengan Mentigi Bay karena Villa Bakso memang bermasalah dengan pemilik Mentigi Bay lantaran tidak membayar tenaga yang menyalurkan air ke atas villa lebih atas dari air sumur bor sesuai kesepakatan. Penyaluran air ini juga untuk memelihara jalan yang menanjak ke lokasi dua vila diatas tersebut, termasuk untuk pembanguna villanya. “Permasalahan sebenarnya ini, air saluran ke villa baso itu dimatikan, karena dari pihak villa bakso tidak mau membayar sesuai kesepakatan. Karena kesepakatan bos Mentigi Bay sama-sama bayar tenaga, cuman dia sendiri yang tidak mau bayar dan ngotot, sehingga air salurannya itu diputuskan oleh ibu Brita,” bebernya.

BACA JUGA :  Pelaku Curanmor Asal Desa Batu Nampar Ditembak Polisi

Setelah itu, sempat dimediasi di kantor bupati, kemudian semua permasalahan sudah tidak ada dengan membuat surat perdamaian. Namun, pihak Bakso Villa itulah yang membuat laporan, itupun sudah beberapa kali meminta secara keluarga. “Tolong bayar tenaga kita supaya aman dan kler, tapi tetap ngoto. Tidak ada masalah, ini hanya proses bisnis,” tandasnya.

Atas kondisi itulah, pihaknya disarankan membuat surat perizinan sumur bor yang dikomersilkan. Setelah diurus dan sudah memegang izin, maka saluran air ke Villa Bakso kembali dibuka. Meskipun, tenaga kesepakatan itu sampai sekarang belum dibayarkan. Terkait proses hukum yang sedang berjalan, Hamzah mengaku urusan itu tidak tahu. “Proses hukum yang sedang berjalan serahkan ke bos sendiri,” pungkasnya. (flo)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid