GIRI MENANG – Peluang Hj. Sumiatun kembali memimpin DPD II Golkar Lombok Barat untuk periode ketiga terbuka lebar setelah keluarnya diskresi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar belum lama ini. Surat yang dikeluarkan oleh DPP tertanggal 19 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Airlangga Hartarto dan Sekjen Lodewijk F. Paulus tersebut berisi rekomendasi sebagai calon ketua DPD Golkar Kabupaten Lombok Barat diberikan kepada Hj. Sumiatun, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Lombok Barat. Dengan adanya diskresi ini, maka Sumiatun memiliki peluang untuk menjadi ketua Golkar Lobar untuk yang ketiga kalinya.
Sebagimana yang tertuang dalam aturan organisasi Golkar, Ketua DPD kabupaten/kota yang sudah menjabat dua periode, boleh mencalonkan diri kembali sebagai ketua dengan syarat diberikan diskresi oleh DPP.
Sekretaris DPD I Partai Golkar NTB, Lalu Satriawandi, yang dikonfirmasi membenarkan adanya diskresi itu. DPD I Golkar NTB sudah mengajukan permohonan diskresi.” Permohonan diskresi ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Lobar Hj. Sumiatun ke Ketua Umum DPP Golkar sudah resmi keluar dan fisik aslinya sudah berada di sekretariat DPD I Golkar NTB bahkan tembusan ke yang bersangkutan pun sudah ada,” ungkap Satriawandi, Rabu (4/8).
Dalam surat bernomor : B-619 GOLKAR/VI/2021, disebutkan surat DPD Partai Golkar Provinsi NTB Nomor : 05/GOLKAR/NTB/WV2021 tertanggal 7 Juni 2021 tentang permohonan persetujuan untuk maju sebagai calon Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Lombok Barat dalam Musda Partai Golkar Kabupaten Lombok Barat tahun 2021.”Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya dengan ini memberikan rekomendasi/persetujuan kepada Saudari Hj. Sumiatun untuk maju sebagai calon Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Lombok Barat dalam Musda Partai Golkar Kabupaten Lombok Barat tahun 2021,” demikian isi surat tersebut.
Kapan pelaksanaan Musda Golkar Lobar? Satriawandi menjelaskan bahwa saat ini seluruh elemen masyarakat tengah fokus PPKM dalam rangka pencegahan Covid-19.”Khusus Lobar dan kabupaten yang lainnya belum kami tetapkan jadwalnya untuk menyelenggarakan Musda,” tegasnya.
Dalam kondisi pandemi sekarang ini, kader Golkar diharapkan turut serta berpartisipasi agar tunduk dan patuh terhadap keputusan pemerintah. Jangan sampai justru Partai Golkar justru terkesan melanggar keputusan tersebut.”Terlebih kita ketahui bersama bahwa Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto adalah koordinator pemulihan ekonomi di tengah masa pandemi dan sekaligus koordinator penanganan dan pencegahan penyebaran virus corana di seluruh tanah air.” Oleh karenanya seluruh kader harus memberikan contoh terhadap penegakan disiplin Prokes covid-19,” tegasnya.
Terkait Musda, jadwal untuk Lombok Barat belum ditentukan.”Kami harap bersabar sembari menunggu masa PPKM berakhir atau setidak tidaknya bahwa NTB sudah dinyatakan sebagai zona hijau secara keseluruhan,” imbuhnya.
Sementara itu pengurus Golkar Lobar sudah mempersiapkan diri melaksanakan Musda. Panitia sudah dibentuk.”Kita sudah rapat, panitia sudah dibentuk, permintaan jadwal juga sudah kita minta ke provinsi, namun belum ada jawaban,” kata Wakil Sekretaris Bidang Organisasi DPD II Partai Golkar, Adi Subardi, yang juga sekretaris panitia Musda.
Menurutnya, mungkin karena pertimbangan Covid-19 sehingga DPD I belum memberikan jadwal Musda.(ami)
