Sukisman Reses di Lombok, KLS Minta Mekar

H Achmad Sukismas Azmy
H Achmad Sukismas Azmy.( IST FOR RADAR LOMBOK)

Setelah anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), H Achmad Sukisman Azmy mengadakan reses di Pulau Lombok akhir tahun 2019, yang mengemuka adalah keinginan besar dari masyarakat untuk pemekaran Kabupaten Lombok Selatan (KLS).

Disamping pemekaran Desa dan kampung di hampir semua kabupaten. Keberadaan desa wisata dengan berbagai keindahan dan hasil budaya, serta kerajinan juga muncul setelah Desa Kembang Kuning terbaik di Indonesia.

Lebih jauh Sukisman menambahkan, permintaan pemekaran Kabupaten Lombok Selatan (KLS) yang diawali 10 tahun yang lalu semakin kuat, dan semakin deras disampaikan  masyarakat di 8 Kecamatan Lombok Timur, meliputi Kecamatan Montong Gading, Terara, Sikur, Sakra, Sakra Barat, Sakra Timur, Keruak dan Jerowaru. Mereka berharap agar moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) dibuka kembali.

Ditambahkannya, bahkan keinginan membuat Kotamadya Selong di Lombok Timur dan Praya di Lombok Tengah mulai mengemuka, karena meningkatnya jumlah penduduk dan luas wilayah. Bahkan pemekaran Desa kembali diminta masyarakat di 4 Kabupaten di Lombok, yang diawali pemekaran kampong. Bahkan ada 15 desa persiapan di Lombok Tengah minta agar dijadikan desa definitive setelah bertahan 3 tahun.

Desa Wisata yang dicanangkan Pemerintah juga mendapat sambutan di Lombok Timur. Bahkan Desa Wisata Kembang Kuning mendapatkan predikat terbaik pertama di Indonesia, dan Desa Pringgasela terbaik ke 2 di NTB, disamping 97 desa wisata lainnya di NTB. “Harapan masyarakat, pemerintah serius memperhatikannya dan membantu SDM. Disamping kucuran dana dari Pusat atau Pemda guna penambahan sarana prasarana di desa wisata sebagai pendukung.

Ditambahkan Sukisman, hasil kerajinan baik makanan, minuman, hasil tenun, ukiran, obat-obat di desa wisata dapat dijadikan souvenir di UKM, sehingga membutuhkan pembinaan berkelanjutan. Disamping tersedianya pasar seni, gedung serba guna, home stay, hotel di setiap desa wisata. Termasuk pelestarian kesenian dan pola hidup masyarakat yang dijual ke wisatawan.

Menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan agar sumber-sumber kehidupan terjaga dan dapat bermanfaat untuk generasi penerus bangsa. Terlebih NTB sudah menjadi daerah wisata halal dan diakui dunia internasioal, setelah mendapatkan pengakuan lewat berbagai kegiatan internasional yang perlu pelestarian budaya, alam dan lainnya. Kini NTB juga mencoba membanguan wisata  medis dengan pendekatan antara wisata, medis dan psikologis yang dibuka langsung Gubernur NTB, dengan bantuan Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kesehatan.

Lain halnya dengan keinginan desa untuk mengoptimalkan asset dan menjadi sumber pendapatan desa, memerlukan pemahaman yang sama. Sehingga perlu membuat Peraturan Desa (Perdes) sebagai payung hukum lewat diskusi berkelanjutan dengan melibatkan Mendagri, Pemda, Kepolisian, Kejaksaan, Inspektorat, Kades, Sekdes, Badan Pengelolaan Desa (BPD), dan lainnya.

Sukisman juga melihat kekeringan yang melanda NTB akibat musim kemarau panjang, membuat desa di daerah selatan dan lereng Gunung Rinjani kekurangan air bersih, dan air irigasi. Sehingga perlu bantuan sumur bor, perbaikan dan pembuatan irigasi, pembuatan dam-dam kecil untuk menampung air hujan, penanaman kembali tanaman (reboisasi), dan tersedianya mobil pengangkut air di setiap desa yang rawan kekeringan.

“Tahun 2020 Pemilukada di 7 kabupaten/kota di NTB dari 10 kabupaten/kota diminta lebih transparan dan membantu keuangan dari pusat, serta mendorong calon lewat jalur independen agar tidak ada calon tunggal. DPT diharapkan  menggunakan data kependudukan terbaru, dan melibatkan kaum muda sebagai tenaga pelaksana yang mengenal informasi dan Teknologi (IT), untuk menerapkan e-rekap dan e voting. Untuk pencetakan berbagai kebutuhan Pilkada mengutamakan percetakan lokal, sehingga kekurangannya dapat diatasi segera. Disamping mengutamakan kerukukan dan keamanan di tempat pilkada,” tambah Sukisman, yang juga mantan Ketua PWI NTB ini.

Sementara nelayan Lombok bagian selatan meminta agar Permen 56 tahun 2016 direvisi, terkait budidaya dan ekspor lobster yang merugikan nelayan. Bibit benur mencapai 10 juta setahun dengan berbagi ukuran yang layak di ekspor. Pembudidaya lobster agar dibebaskan bukan ditumpangsari takut aturan yang ada, mengingat pengetahuan budidayanya sudah dikuasai nelayan NTB.

Khusus peternakan sapi, kambing dan kerbau sangat dimungkinkan untuk dikembangkan di NTB, khusus Lombok cocok untuk penggemuka baik anak maupun sapi pejantan. Sekaligus perlunya konsturit untuk menjaga kualitas daging beku, agar layak dipasarkan ke berbagi daerah. Di Lombok Timur setiap sapi di asuransikan agar terjaga dan aman dari pencurian, sehingga perlu juga bantuan dana pusat untuk menambah asuransi bagi hewan yang ada di NTB.

Dijelaskan pula kondisi beras saat ini surplus, bahkan di jual ke Pulau Bali. Budidaya bawang putih Sembalun yang terkenal beberapa puluh tahun lalu, kini mulai dikembangkan lagi, dan berharap ada tambahan areal di lereng gunung Rinjani yang berhawa dingin, karena hasilnya bagus untuk budidaya.

Hasil jagung di NTB yang sangat melimpah, membutuhkan pabrik pakan ternak atau makanan olahan dari Jagung, agar seluruh hasil panen jagung tetap terbeli dengan harga yang baik. Demikin juga dengan tembakau Lombok yang terkenal terbaik ke2 di dunia, perlu sentuhan dan pengawasan pemerintah agar harga tembakau tetap terjaga. Mengingat seluruh pabrik rokok mempunyai gudang tembakau. Hanya saja grate (kualitas tembakau ditentukan sendiri oleh pihak pembeli tanpa melibatkan pemerintah), sehingga petani dirugikan.

Untuk pengopenan harus dibahas khusus, agar tidak menebang pohon tua dan langka sebagai bahan bakar. Pun buah-buahan seperti buah alpukat Lombok juga menjadi primadona baru, termasuk manggis dan kopi di ekspor ke Tiongkok dan Korea.

Dalam hal dunia pendidikan, Sukisman salut dengan perhatian Pemda NTB yang  mengirimkan mahasiswa S1,S2, S3 kuliah ke luar negeri. Namun demikian perlu juga program kursus D1,D2,D3 dikembangkan di NTB, untuk mengatasi pengangguran dan TKI/TKW murah tanpa bekal pengetahuan dan pengalaman bisa teratasi.

Sekolah swasta masih kekurangan sarana belajar, karena banyaknya siswa yang ditampung dan perlu bantuan.

Sementara bagi masyarakat yang terkena bencana gempa bumi, mengharapkan pembangunan kembali rumah yang rusak karena belum 100% rumah yang dijanjikan pemerintah pusat terbangun. Demikian juga dengan sarana ibadah, sosial, pendidikan yang masih minim dan darurat. Janji pemerintah pusat memberikan Jaminam Hidup (Jadup) masih ditunggu untuk segera direalisasikan, karena masyarakat masih kesulitan mencari nafkah.

Tenaga kontrak yang sangat banyak akibat terlambatnya pemerintah membuka lowongan PNS, meminta perhatian untuk diangkat menjadi PNS, baik tenaga guru, operator sekolah dan tenaga lainnya.

Keberadaan operator sekolah yang tidak mendapatkan alokasi gaji dari pemerintah pusat sangat memilukan. Bahkan mereka hanya mendapatkan gaji Rp. 300.000 sampai 400.000/bulan dari Pemda, sehingga jauh dibawah upah minimum daerah.

Keberadaan Mandalika Resort dengan MotoGP 2021, diperlukan kesiapan masyarakat dan pemerinmtah untuk mendukung. Mengingat 200.000 maniak MotoGP akan berdatangan, sementara kapasitas hotel saat ini hanya 10.000 kamar saja. Sehingga perlu penambahan lewat berbagai upaya seperti memanfaatkan rumah penduduk (home stay), kapal pesiar, dan tenda-tenda. Terlebih kontraknya selama 5 tahun.

Jalan poros pendukung ke lokasi acara dari Bandara belum memenuhi, demikian jalan raya di berbagai obyek wisata pendukung dan penyangga. Jalan poros Lembar-Mataram-Labuhan Haji sebagai jalur ekonomi juga kurang mendukung karena sempit. Sehingga perlu jalan bebas hambatan. Selain ini juga janji Presiden RI saat Hari Pers Nasional di Mandalika Resort, 9 Pebruari 2016 lalu. (*)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid