Ketua DPC PBB Lombok Barat H. Lukman Mukhtar secara khusus menyoal model antisipasi penyelenggara agar praktek-praktek kecurangan tidak terjadi. Ia mengacu pada pengalamannya mengikuti Pemilu legislatif tahun 2014. Ia mengaku gagal menjadi anggota dewan lagi lantaran dicurangi. Sebagai contoh, ada banyak warga yang sudah meninggal tercatat sebagai daftar pemilih. “ Bukti baik berupa video saya punya,” katanya.
Yang dikhawatirkan politisi asal Desa Dasan Tapen Kecamatan Gerung ini, adanya keterlibatan penyelenggara. Misalnya supaya penyelenggara dianggap sukses menyelenggarakan Pilkada dengan parameter tingginya angka partisipasi pemilih.
Sementara itu Hamroni, mewakili pengurus NU Lombok Barat secara khusus menyinggung praktek kampanye hitam yang saat ini sudah mulai marak. Di media sosial katanya, praktek kampanye hitam terjadi begitu mengerikan. Serangan berupa fitnah terhadap lawan disebar oleh para tim sukses masing-masing untuk meraih dukungan publik.” Penyesatan-penyesatan berlangsung di dunia maya (medsos),” ungkapnya.
Sementara itu Ketua KPU NTB Lalu Aksar Anshori meminta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Lombok Barat melakukan pengawasan terhadap adanya dugaan mahar politik dari bakal calon kepada partai politik (Parpol). Jangan sampai kemudian ada uang-uang haram hanya untuk bisa diusung oleh parpol terkait. “Panwaslu kita harapkan bisa mengawasi itu. Kalau masyarakat mengetahui ada mahar, silakan lapor ke Panwas atau Bawaslu (Badan pengawas pemilu), karena uang inikan ada yang haram dan halal, berbeda antara mahar politik dan dana kampanye,” tegas Anshori usai seminar.
