Suhaili Anggap Konsekuensi Daerah Pengirim TKI

Ilustrasi TKI

PRAYA-Banyaknya Tenaga kerja Indonesia (TKI) korban kapal karam asal Kabupaten Lombok Tengah di perairan Teluk Mata Ikan Tanjung Bembang, Nongso, Batam Kepulauan Riau, ditanggapi santai Bupati Lombok Tengah HM Suhaili FT.

Suhaili mengatakan, banyaknya TKI yang menjadi korban tersebut merupakan sebuah konsekuensi logis bagi Pemkab Lombok Tengah, karena merupakan penyalur terbesar kedua untuk tenaga kerja setelah Lombok Timur. ‘’Itu konsekuensi logis kita sebagai daerah yang  banyak TKI kita kedua setelah Lombok Timur,’’ ungkapnya kemarin (10/11).

Diungkapkanya untuk saat ini yang perlu dijaga adalah bagaimana pemerintah harus terus melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap masyarakat yang berminat menjadi tenaga kerja di luar negeri sehingga tidak menggunakan jalur ilegal. “Yang perlu kita lakukan yakni sosialisasi yang lebih maksimal sehingga masyarakat siap, kalau tidak siap jangan berangkat,” tambahnya.

Baca Juga :  Alumni Yatofa Dukung Suhaili Jadi Gubernur

Dijelaskan bahwa siap yang dimaksud seperti siap secara administrasi dan layak  untuk menjadi TKI. Termasuk bagaimana keterampilan mereka sehingga tidak menjadi babu dinegeri orang terlebih saat ini Lombok Tengah menjadi pilihan percontohan sebagai pelayanan satu atap bagi penyaluran tenaga kerja.

Kondisi masyarakat saat ini banyak yang lebih memilih jalur yang mudah, cepat, murah dan lancar dan itu dianggap relatif bagi pemerintah dan keinginan masyarakatnya sehingga hal tersebut tidak jarang dimanpaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. “Sangat kita sayangkan banyak tenaga kerja kita yang tidak tau apa-apa namun dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang memanfaatkan situasi tersebut,” tambahnya.

Baca Juga :  Suhaili Bimbang Pilih Pendamping

Diungkapkanya juga bahwa pemerintah sebenarnya tidak pernah mempersulit dalam setiap pelayanan masyarakat. Namun hanya mengantisipasi agar jangan sampai ada oknum yang bisa sampai memalsukan identitas, baik dari pembuatan KTP,  ada pemalsuan kartu keluarga (KK) dan lain sebagainya. ‘’Lalu ketika itu dianggap sebagai kendala dan dikatakan mempersulit tentu ya tidak,” tambahnya.

Sindiran dewan pun ditanggapinya dengan santai di mana saat ini ungkapnya bukan untuk saling menyalahkan. Akan tetapi sebagai pembelajaran sehingga kedepan masalah tersebut tidak terulang kembali. ‘’Dewan juga termasuk bagian dari pemerintah jadi bantu dong kita sosialisasi dan jangan kita saling menyalahkan,” tutupnya. (cr-met)

Komentar Anda