Sudah Dibangun, Seribu RTG Tak Bisa Dibayar

Ali Imran (HERY MAHARDIKA/RADAR LOMBOK)

TANJUNG–Seribu rumah tahan gempa (RTG) yang sudah terbangun oleh aplikator tidak bisa terbayar, lantaran nama-nama penerima yang dibangunkan RTG itu tidak masuk namanya di SK Bupati soal penetapan penerima bantuan RTG.

“Pada realisasi RTG tahap pertama dan kedua, ada seribuan RTG yang sudah terbangun tidak bisa terbayarkan, karena nama-nama yang dibangunkan rumahnya tidak masuk dalam SK penetapan penerima RTG,” ungkap Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KLU Ali Imran kepada Radar Lombok, Selasa (8/2).

Diungkapkan, jumlah penerima bantuan RTG sesuai SK yang sudah divalidasi sebanyak 62.311, data sebelumnya mencapai 64 ribuan. Sementera, para aplikator sudah terlanjur membangun tanpa komando dari BPBD. BPBD sendiri sudah menyarankan kepada para aplikator agar tidak membangun terlebih dahulu sebelum adanya kepastian anggaran dan penetapan penerima bantuan RTG, namun para aplikator langsung menerobos. Masyarakat sendiri tentunya senang-senang saja dibangunkan RTG. “Yang rugi iya tetap aplikator karena mereka membangun tanpa kontrak kerja,” tegasnya.

BACA JUGA :  Junaidi Arif Bersiap Maju Pilkada 2024

Kalaupun misalnya ada aplikator yang mau membongkar rumah yang sudah dibangun, itu kembali ke aplikator. Tetapi yang jelas, masyarakat jadi tak punya rumah lagi jika dibongkar. Solusi yang direncanakan yakni diusulkan kembali bantuannya untuk tahap ketiga. Pihaknya sudah mengomunikasikan dengan BNPB perihal tersebut, sehingga daerah diminta membuat proposal sekaligus dengan proposal rehab rekon pascagempa untuk infrastruktur dasar seperti jalan, sekolah, fasilitas kesehatan, fasilitas sosial dan umum. “Kita akan coba usulkan bersamaan nanti dengan proposal rehab rekon infrastruktur dasar, dan berharap semoga diterima. Kita usulkan sekarang maka mudah-mudahan tahun depan terealisasi,” harapnya.

BACA JUGA :  Pembukaan CPNS Lombok Utara, BKD Hadiri Rakor BKN

Untuk pembagian buku tabungan pada tahap SK pertama dan kedua berjumlah 12 ribuan penerima dengan alokasi anggaran Rp 240 miliar lebih. Ditargetkan akhir Maret sudah tuntas terbagikan buku tabungannya. “Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar sesuai waktu yang ditetapkan,” ucapnya. (flo)