KOTA BIMA – Jumlah keluarga berisiko stunting, tahun 2021 di Kota Bima, sebanyak 19.000 kepala keluarga, per bulan Mei tahun 2022 menjadi 13.597 Kepala Keluarga. Tentunya hal tersebut merupakan upaya yang patut untuk diapresiasi sebagai hasil dari sinergitas berbagai pihak dalam menekan angka stunting di Kota Bima.
Berdasarkan data EPPGBM, tambahnya angka kasus stunting di Kota Bima tahun 2022, pada bulan September berada diangka 14,18%, pada bulan oktober mengakami kenaikan menjadi 16,50%, data terakhir per November 2022 angka stunting turun menjadi 15,46%. kata Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bima Nurjanah, S.Sos, pada kegiatan Desiminasi Audit Kasus Stunting Kota Bima, (7/11)
Nurjanah menjelaskan, ada berbagai strategi yang di lakukan dalam penurunan anga stunting, meliputi, peningkatan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh dan pelayanan kesehatan serta optimalisasi orang tua asuh dalam bentuk pemberian makanan tambahan pada saat pelaksanaan posyandu.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Setda Kota Bima, Drs. H. Abdul Gawis, mengatakan Audit kasus stunting merupakan salah satu langkah penting yang dilakukan guna mengidentifikasi resiko terjadinya kasus stunting.
Abdul Gawis berharap hasil audit stunting dapat menjadi acuan dalam penanganan kasus stunting di masa yang akan datang. Tindak lanjut audit kasus stunting merupakan poin penting yang mesti dilakukan dalam mengatasi masalah stunting, yang mana hal tersebut membutuhkan kerjasama dari semua pihak.
Kedepannya, jelasnya, Wali Kota Bima akan mengeluarkan surat sebagai Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) bagi Pejabat Pemerintah Tingkat Eselon II dan Eselon III sebagai bentuk kepedulian Pemerintah.
“Kita menggeliatkan adanya Bapak Asuh, semakin besar jumlah Bapak Asuh, maka semakin besar pula penekanan terhadap keluarga yang berpotensi stunting. Kita akan keluarkan surat yang menjadi Bapak Asuh kepada Eselon II dan Eselon III sebagai bentuk kepedulian”.
Dengan berbagai kebijakan dan strategi Kota Bima dalam penurunan angka stunting, Walikota Bima, berharap angka kasus stunting di Kota Bima, pada tahun 2024 di targetkan turun 5%, tambahnya.
Sementara itu, Plt. Kepala perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Drs. Sama’an, M.Si, mengungkapkan bahwa rekomendasi hasil audit kasus stunting yang telah dilaksanakan oleh tim pakar agar menjadi perhatian bersama dan segera untuk ditindaklanjuti.
Lebih lanjut Sama’an berharap, kepada tim pendamping keluarga agar dapat terus dioptimalkan dalam melakukan pendampingan terhadap keluarga dengan resiko stunting terutama calon pengantin, sehingga tidak melahirkan kasus stunting baru.
Sebelum mengakhiri sambutan, Sama,an juga mengungkapkan, selain kasus stunting yang perlu menjadi perhatian bersama adalah keluarga dengan resiko stunting. Menurut hasil Pendataan Keluarga (PK) 2021 jumlah keluarga resiko stunting di Kota Bima sebanyak 13.597. (YDI)
