Jakarta – Koalisi Ojol Nasional (KON) menyuarakan penolakan terhadap segala bentuk politisasi yang melibatkan pengemudi ojek online (ojol) dalam agenda politik pribadi maupun kelompok tertentu. Hal ini, Menanggapi rencana unjuk rasa yang akan digelar di DPR dan Kementerian Perhubungan pada 20 Mei 2025 oleh pihak yang mengklaim diri sebagai pembela kepentingan dek online.
KON menegaskan bahwa profesi ojol seharusnya tetap netral dan tidak dijadikan alat untuk kepentingan Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan pribadi.
Ketua Presidium KON, Andi Kristyanto mengatakan bahwa pihaknya prihatin dengan maraknya upaya-upaya mobilisasi ojol untuk tujuan politik yang tidak mencerminkan aspirasi murni para pengemudi.
“Kami menolak segala bentuk penggiringan opini dan mobilisasi ojol untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Pengemudi ojol adalah pekerja mandiri yang memiliki hak untuk bersuara tanpa tekanan oleh Oknum-oknum yang tidak bertanggung Jawab ” Kata Ketua Presidium KON, Andi Kristyanto kemarin.
Selain itu, KON menyerukan kepada seluruh pengemudi ojol untuk tetap fokus memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan mereka melalui jalur yang independen dan inklusif.
Selain itu, bahwa hak menyampaikan pendapat dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap arga negara berhak mengemukakan pendapat secara lisan, tulisan, atau melali cara lain yang diperbolehkan undang-undang, termasuk unjuk rasa.
“Pada intinya, unjuk rasa harus dengan cara yang benar, santun, dan tidak memaksakan kepentingan Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” Pintanya.
Ditekankan lebih lanjut, pihaknya mengingatkan seluruh pekerja Ojol untuk mencermati motif di balik ajakan unjuk rasa tersebut.
Menurutnya, penting untuk memastikan apakah aksi ini benar-benar lahir dari aspirasi Ojol atau justru dimanfaatkan oleh kepentingan tertentu.
“Kami menghimbau rekan-rekan Ojol tidak terjebak pada agenda yang menyesatkan. Jika ada metode aksi yang merugikan, seperti pemaksaan offbid dan sweeping keras, hal itu harus ditolak karena malah merugikan Ojol” tambahnya.
Bukan hanya itu, Pihaknya menyoroti dugaan politisas/ isu Ojol oleh oknum yang mengaku sebagai pembela hak-hak Ojol. la mengkritik pihak yang sebelumnya mendesak tunjangan hari raya (THR) tanpa mempertimbangkan realitas teknis, sehingga justru memicu kebijakan aplikator yang semakin memberatkan Ojol.
“Mereka yang menjadi sumber kegaduhan ini kini berlagak pahlawan dengan mendorong Ojol melakukan unjuk rasa di jalanan. Ini harus ditolak karena mengorbankan para pekerja ojol untuk meraup keuntungan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” Jelasnya.
Oleh Karena itu, Koalisi Ojol Nasional meminta seluruh Ojol dan komunitas Ojol untuk berhati-nati dalam menyikapi ajakan unjuk rasa yang berasal dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Kami berharap kawan kawan ojol menolak ajakan unjuk rasa dari mereka, kami tegaskan jangan ada politisasi ojol,” Tandasnya (adi).
