MATARAM – Pemerintah mencanangkan pendirian Sekolah Rakyat bagi siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) NTB H Ahsanul Khalik mengatakan, saat ini Pemprov NTB menindaklanjuti surat Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf terkait permintaan dukungan lokasi program Sekolah Rakyat dari pemda.
“Pak Gubernur Lalu Muhamad Iqbal memberikan perhatian khusus dan sudah mengarahkan agar segera menyiapkan usulan lokasi,” kata Khalik.
Beberapa lokasi yang telah dipetakan antara lain Pusat Pelayanan Sosial Bina Karya Madani di Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Lombok Timur, dengan luas lebih dari 1,6 hektare. Eks Akademi Perawat (Akper) Pemprov NTB, Selong di Desa Suangi, Kecamatan Sakra, Lombok Timur, seluas 5,4 hektare.
Lahan kosong di Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, seluas 28 hektare. Lahan di Desa Lopok, Kecamatan Lopok, Sumbawa, seluas 10 hektare. Serta lahan di Desa Pandai, Kecamatan Woha, Bima, seluas 31 hektare.
“Pak Gubernur sudah meninjau dua lokasi saat kunjungan kerja dan Safari Ramadan di Lombok Timur, Ahad,” ujarnya.
Di sana, kata Khalik, Gubernur langsung menginstruksikan Bappeda, Dinsos, Dikbud, dan Dinas PUPR NTB segera melengkapi dokumen pendukung sebagai bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam penetapan lokasi Sekolah Rakyat.
“Jumlah unitnya tergantung keputusan pemerintah pusat melalui Kemensos,” tambahnya.
Namun, Pemprov NTB berharap setiap kabupaten/kota memiliki Sekolah Rakyat. Setidaknya satu di Pulau Lombok dan satu di Pulau Sumbawa, dengan mempertimbangkan kesiapan daerah, terutama peserta didik yang berasal dari keluarga miskin.
Sekolah Rakyat akan berkonsep sekolah asrama gratis. Seluruh biaya pendidikan, makan, dan tempat tinggal ditanggung negara. Sekolah ini dirancang mencetak siswa sebagai agen perubahan yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya.
Jenjang pendidikan yang disediakan mulai SD hingga SMA, dengan kurikulum yang mencakup pendidikan formal dan pendidikan karakter. Sekolah Rakyat diharapkan menyiapkan SDM yang mampu bersaing ke jenjang perguruan tinggi. Program ini juga bertujuan memutus transmisi kemiskinan antargenerasi.
“Program ini dimulai tahun ajaran 2025. Kita sudah bicarakan dengan Dikbud dan akan koordinasikan dengan pemda untuk menentukan peserta didik dari keluarga miskin sesuai data kemiskinan yang ada,” jelasnya.
Selain dukungan pemda, Kemensos juga akan membangun satu Sekolah Rakyat di NTB, tepatnya di area Sentra Paramita Mataram di Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat.
Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, perekrutan calon siswa akan dilakukan secara selektif. “Mereka harus masuk dalam desil 1 atau 2 pada DTSEN. Ada kriterianya, dan tahapan seleksi sudah disusun,” terangnya dalam rilis resmi Kemensos. (rie)
