Kasus seperti pembangunan IC maupun dugaan korupsi APBD, juga informasinya tidak terlalu didalami KPK. Fokus utamanya adalah aliran dana yang masuk ke rekening pejabat dalam proses divestasi. Kasus tersebut hanya segelintir orang yang tahu. Salah satunya, adalah mantan Kapolda NTB Brigjen Pol Firli yang saat ini menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK RI.
Aliran dana yang diduga dibagi-bagi terjadi pada tahun 2011. Terkait sisa uang pembelian 24 persen saham divestasi yang dituntaskan tahun sebelumnya. Paat saat pembelian saham divestasi dulu, ada kelebihan bayar sehingga tersisa uang PT Multi Capital (MC). Sementara sisa uang tersebut tidak bisa lagi masuk perusahaan. Uang itulah yang kemudian diduga mengalir ke sana-sini.
Nilai uang mencapai ratusan miliar. Untuk mensiasati itu, digunakanlah kuitansi atas nama pinjaman dari perusahaan lain yang bukan PT MC. Namun hal itu terendus KPK. Mengingat, tidak mungkin ada pinjaman sebesar itu yang dilakukan TGB. Persoalannya, uang tersebut bisa saja dikembalikan saat ini. Namun tentu saja akan menambah masalah baru. “Pemeriksaan semua pejabat yang diduga terlibat harus juga menjadi perhatian KPK. Entah itu eksekutif dan legislatif,” pinta Ahyar Supriadi. (zwr)
