Soal Wabup Tak Dapat Porsi, Bupati: Biarkan Orang Bicara

Djohan Sjamsu (DERY HARJAN/RADAR LOMBOK)

TANJUNG–Kabar tak sedap mulai menerpa pasangan JODA AKBAR (Djohan Sjamsu-Danny Karter Febrianto) pada dua tahun pemerintahan. Kabarnya, Danny tak mendapatkan porsi dalam pemerintahan. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Pembina DPC Gerindra KLU Nasrudin yang juga Ketua DPRD KLU.

Terkait hal tersebut, Bupati Djohan Sjamsu menolak berkomentar banyak. “Saya no comment,” ujarnya saat ditemui pasca-menghadiri rapat paripurna DPRD KLU, Kamis (21/4).

Menurutnya, kabar yang beredar tidaklah sesuai fakta yang ada saat ini. Untuk itu ia tidak peduli terkait hal tersebut. Pihaknya hanya fokus bagaimana membangun KLU yang lebih baik ke depan. “Biar orang bicara apapun,” tegasnya sambil berlalu memasuki kendaraan yang tengah menunggunya.

BACA JUGA :  Blokir Dana RTG Dibuka, Pembangunan Ditenggat Maret

Senada dengan Bupati, Penjabat Sekda KLU Ading Duwi Cahyadi juga menolak untuk mengomentari terkait kabar ini. Ia berdalih bahwa ini sifatnya politis. “Saya tidak berani berpendapat karena ini  sudah masuk ranah politik. Saya hanya bisa kerja saja,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui WA.

Sebelumnya Nasrudin menyebut bahwa selama dua tahun jalannya pemerintahan JODA AKBAR, Danny cenderung tidak diberikan peran apapun. “Sudah dua tahun jalan, semenjak dilantik hingga saat ini saya melihat wakil bupati tidak memiliki peran apapun dalam hal pembagian di struktur pemerintahan,” ungkapnya.

BACA JUGA :  Batal Ngutang, Kantor Bupati Tetap Dibangun 2022

Hal itu bisa dilihat dari pejabat yang ada di OPD, hampir semua instansi diisi oleh orang-orang Bupati. Begitu juga di tingkat DPC Partai Gerindra meski menjabat sebagai ketua, wabup justru hanya sekadar menjadi pion saja lantas yang berkuasa itu adalah OKK Partai Gerindra. “Berbicara paket proyek pun kewenangan sepenuhnya dikuasai oleh OKK Gerindra (Sudirsah Sujanto) tanpa memberikan kewenangan ataupun komposisi kepada wakil bupati,” tegasnya. (der)