JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mengaku menerima sejumlah laporan terkait kasus kebocoran soal ujian sekolah berstandar nasional (USBN) 2017 yang berlangsung Senin (20/3) sampai Kamis lalu (23/3).
Laporan kebocoran soal USBN itu diantaranya dari Nusa Tenggara Barat. Selain itu, ada juga dari Pekanbaru, Medan, Indramayu, Kudus dan Pati serta Jakarta. Diantara laporan yang masuk menyebutkan bahwa bocornya soal USBN dimulai dari bimbingan belajar (bimbel) berinisial Q dan IS.
Presidium FSGI Wilayah Jakarta Heru Purnomo menuturkan, bocoran soal USBN di bimbel itu dijual sampai Rp 10 juta. ’’Terdiri dari enam paket kunci jawaban,’’ katanya kemarin.
Harga bocoran itu memang terlihat cukup mahal. Tetapi pada praktiknya siswa cukup iuran antara Rp 100 ribu sampai Rp 150 ribu untuk mendapatkan kunci jawaban.
Kemudian kuci jawaban dikirim ke siswa pada 19 Maret atau H-1 dimulainya USBN jenjang SMA dan SMK. Heru menuturkan modus penyebaran kunci jawaban USBN sama dengan unas. Yakni kunci jawaban dikirim melalui aplikasi WharsApp (WA) atau Line. ”Bedanya kalau USBN disebar H-1 ujian. Sementara kalau unas disebar pada hari H,’’ tuturnya.
Terkait dengan dugaan bahwa yang membocorkan soal USBN adalah guru, menurut FSGI sangat kecil peluangnya. Sebab jika guru memang berniat membocorkan soal ujian, tidak hanya untuk USBN saja. Tetapi juga bocor saat digelar ujian sekolah (US). Namun nyatanya yang terjadi kebocoran hanya pada USBN saja.
Sekjen FSGI Retno Listyarti mengatakan ada beberapa alasan siswa berupaya dengan segala cara untuk mendapatkan nilai USBN yang tinggi. Diantaranya adalah nilai USBN nantinya akan dicetak bersamaan dengan ijazah.
Semua siswa tentu ingin mendapatkan nilai USBN yang tinggi di dalam ijazahnya. Supaya bisa mudah mencari kerja atau diterima di perguruan tinggi favorit. Dia memprediksi tahun ini konsentrasi potensi kebocoran soal ujian justru pada USBN. Sayangnya ini tidak diantisipasi oleh Kemendikbud.
Mereka lebih fokus mengamankan unas yang mulai digelar awal April nanti.
Kementerian yang dipimpin Muhadjir Effendy itu mengira USBN, layaknya ujian sekolah pada umumnya, berlangsung lebih tertib. Apalagi 75 persen butir soal ujiannya dibuat oleh guru.
Retno meminta bocornya soal USBN ini diusut. “Yang perlu diselidiki lebih lanjut adalah dari mana bimbel mendapatkan soal USBN dan hal ini adalah ranah inspektorat dan dinas-dinas pendidikan daerah,” tegas Retno.
Mendikbud Muhadjir Effendy akhirnya mengakui memang masih banyak kelemahan dalam USBN 2017.
’’Karena USBN baru pertama kali dilaksanakan. Apalagi penyelenggara haru berbagi konsentrasi antara USBN dengan unas,’’ katanya.
Muhadjir mengatakan semua masalah yang terjadi akan didata untuk bahan penyempurnaan penyelenggaraan USBN ke depan. Muhadjir mengatakan mulai sekarang praktek-praktek tidak terpuji dalam penyelenggaraan ujian harus dikikis habis dari sekolah.
Dia mengatakan upaya ini merupakan bagian dari gerakan revolusi mental di sektor pendidikan. ’’Saya akui ini tidak mudah,’’ tuturnya. Namun mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu mengatakan, selama ada tekad dan kemauan bersama, upaya itu bisa dilakukan.
Terpisah Ombudsman RI Perwakilan NTB hingga saat ini belum menerima laporan terkait dugaan adanya kebocoran soal USBN seperti yang diterima FSGI. Asisten Ombudsman RI Perwakilan NTB
Sahabuddin menyampaikan sampai kemarin belum menerima laporan kebocoran soal USBN tersebut.
”Ombudsman belum menerima laporan terkait kebocoran soal dan dalam waktu dekat kami akan turun,”ungkapnya.
Dugaan kebocoran soal USBN ini seperti yang disampaikan FSGI dibantah keras oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB. Karena menurutnya sangat tidak logis kalau soal itu sampai bocor bahkan diperjualbelikan. “Mana mungkin soal USBN itu bocor apalagi dibeli oleh sekolah,” kata Kabid Pembinaan SMA Dikbud NTB H. Surya Bahari.
Dijelaskannya, pembuatan soal USBN itu sudah jelas sangat dirahasiakan oleh Kemendikbud. Kemudian, pembuatan atau penyusunan soal USBN itu tidak 100 persen dari pusat melainkan ada juga campur tangan dari daerah melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di kabupaten/kota. ” Persentase penyusunan soal itu dari pusat hanya 25 persen kemudian disempurnakan oleh daerah atau MGMP sebanyak 75 persen. Jadi sangat tidak masuk akal kalau soal itu diperjualbelikan,”tegasnya.
Bagi Surya, isu semacam ini sangat tidak menarik untuk direspon. Bukan berarti lepas tangan. Dia bahkan mempertanyakan kredibilitas FSGI. Sejauh ini, organisasi yang familiar hanya PGRI dan IGI. ”Organisasi ini juga perlu dipertanyakan keberadaannya,” tegasnya.
Bantahan serupa disampaikan Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Kota Mataram Umar. Dia menegaskan kebocoran soal USBN mustahil akan terjadi. Mengingat kontrol soal USBN itu maksimal. Seperti yang disaksikannya, selaku ketua MKKS, penyusunan soal USBN ini dibuat oleh MGMP dengan sangat teliti. Sehingga dirinya sangat yakin informasi ini hanya dibuat- buat tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas. Apalagi isunya sampai memperjualbelikan soal USBN hingga puluhan juta dengan memanfaatkan iuran siswa. Hal ini menurutnya semakin membuatnya tambah tidak yakin kalau soal USBN ini bocor.
“Mustahil ada bocoran USBN ini, karena soalnya sebagian besar kan dari MGMP,” terangnya.
Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Kota Mataram H. Raden Dodik Satrijo Wibowo sejauh ini untuk wilayah Kota Mataram bahkan NTB tidak ada informasi masalah bocoran soal USBN. Pihaknya juga mengaku berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan USBN beberapa hari lalu. “Kami juga aktif kok memantau, tapi sejauh ini tidak ada informasi seperti adanya bocoran soal USBN kemarin,” tutupnya (esy/JPNN/cr-met/cr-rie)
