Soal UMP, Apindo dan Serikat Buruh NTB Beda Pendapat

PEKERJA : Sejumlah pekerja di salah satu perusahaan di pusat perbelanjaan di Kota Mataram, saat sedang melayani para konsumennya. (DOK/RADAR LOMBOK)

MATARAM—Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertras) Provinsi NTB kembali mengadakan rapat pra sidang pengupahan dengan anggota Dewan Pengupahan Provinsi NTB, dalam rangka sosialisasi Permenaker 18 tahun 2022, sekaligus melakukan simulasi penghitungan kembali penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2023, pasca keluarnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor : 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023.

Terbitnya aturan baru tersebut, akan menjadi dasar bagi pemerintah mulai dari pemerintah pusat dan daerah untuk menentukan kenaikan UMP dan Upah Minimum Kabupaten dan Kota (UMK) khusus tahun 2023.

“Permenaker Nomor : 18 tahun 2022 ini dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, dengan harapan dapat menjaga daya beli masyarakat. Sehingga dampak ancaman krisis global bisa berkurang,” ujar Kepala Disnakertras Provinsi NTB, I Gede Putu Ariadi, saat membuka rapat internal dengan anggota dewan pengupahan provinsi di ruang rapat kantor Disnakertrans Provinsi NTB, Senin (21/11).

Berdasarkan rapat internal dengan anggota dewan pengupahan Provinsi NTB yang dilaksanakan pada Senin (14/11) lalu, perkiraan UMP tahun 2023 sebesar Rp 2.325.867 atau naik Rp 118.655 atau 5,38 persen, dibandingkan UMP tahun 2022 sebesar Rp 2.207.212. Angka tersebut diperoleh dengan menggunakan formula lama Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021, yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi atau inflasi yang terjadi.

Sedangkan formulasi penetapan UMP 2023 berdasarkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022, yang merupakan penjumlahan antara inflasi dengan perkalian pertumbuhan ekonomi dan α (alfa). Variabel alfa merupakan indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang 0,10 sampai dengan 0,30.

Variabel pertumbuhan ekonomi bagi UMP dihitung menggunakan data BPS tentang pertumbuhan ekonomi Provinsi Kuartal 1 sampai dengan 3 tahun berjalan, dan kuartal 4 tahun sebelumnya terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi kuartal 1 sampai dengan 3 di tahun sebelumnya dan kuartal 4 pada 2 tahun sebelumnya.

Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi bagi UMK dihitung menggunakan data pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Kuartal 1 sampai dengan 4 tahun sebelumnya terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten kota Kuartal 1 sampai dengan 4 pada 2 tahun sebelumnya.

Baca Juga :  Penumpang Pesawat Menuju NTB Bisa Pakai Antigen

Lebih lanjut Gede, mengatakan, simulasi Permenaker baru ini, sebagai contoh pada kenaikan UMP NTB 2023 berdasarkan nilai inflasi 6,84 persen, dan pertumbuhan ekonomi 5,99 persen dengan asumsi nilai alfa 0,10, maka kenaikan UMP NTB 2023 adalah sebesar 6,84 persen + 5,99 persen x 0,10 = 7,44 persen. “Artinya jika menggunakan alfa 0,10 maka penyesuaian UMP NTB 2023 naik Rp 164.195, sehingga diperoleh nilai UMP 2023 sebesar Rp 2.371.407,” katanya.

Sementara kalau pakai nilai alfa 0,20 kenaikan UM 2023 sebesar 8,04 persen, maka penyesuaian UMP NTB 2023 naik Rp 177.416, sehingga diperoleh nilai UMP 2023 sebesar Rp 2.384.628. “Kalau pakai nilai alfa 0,30 kenaikan UM 2023 sebesar 8,64 persen, maka penyesuaian UMP NTB 2023 naik Rp 190.637, sehingga diperoleh nilai UMP 2023 sebesar Rp 2.397.489,” tambahnya.

Sementara itu, pada saat diskusi, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) NTB, Wayan Jaman Saputra mengusulkan dari sisi pengusaha menginginkan agar penetapan UMP 2023 tetap menggunakan formula PP Nomor 36 tahun 2021.

Hal ini dikarenakan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 ini dinilai bisa menimbulkan ketidakpercayaan investor, khususnya investor asing, terhadap iklim usaha di Indonesia, dan menjadi preseden buruk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, PP Nomor 36 tahun 2021 statusnya lebih tinggi dari Permenaker Nomor 18 Tahun 2022.

Sebaliknya perwakilan dari Serikat Pekerja, Misbah menyetujui kebijakan Menteri Ketenagakerjaan untuk meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat agar tetap terjaga dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja. Karena itu, ia mengusulkan agar penetapan UMP 2023 menggunakan formula terbaru dari Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 dengan menggunakan alfa 0,2.

Merespon hal tersebut, Gede mengungkapkan bahwa pemerintah daerah akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, yakni menggunakan formula terbaru Permenaker Nomor 18 tahun 2022.

Ia menegaskan rapat pra sidang dewan pengupahan yang ditelah dilaksanakan sudah menghasilkan aspirasi yang baik dari semua pihak, yakni Apindo tetap berharap penetapan UMP NTB tahun 2023 menggunakan  formula sesuai PP 36 tahun 2021. Sedangkan serikat pekerja/buruh sepakat menggunakan Permenaker 18 tahun 2022 sesuai kebijakan nasional.

Baca Juga :  Alokasi Rp 13 Miliar untuk Zero Waste Disorot

Dikatakan Gede, aspirasi yang disampaikan dalam rapat akan difinalkan saat pembahasannya, dan akan dituangkan kedalam rekomendasi sidang dewan pengupahan Provinsi NTB, yang akan digelar Selasa pagi (22/11), untuk disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan masukan dan  bahan pertimbangan dalam menetapkan besaran UMP NTB tahun 2023.

“Hari ini (Senin, red) kita sepakat, bahwa kita semua, baik serikat pekerja maupun Apindo saling menghormati perbedaan aspirasi ini. Dan menyerahkan pengambilan keputusan kepada Gubernur sebagai pemilik kewenangan. Apapun keputusan beliau nanti, akan kita hormati bersama,” ujar Gede, mempertegas aspirasi dari masing-masing peserta rapat.

Untuk itu, Gede menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Apindo dan serikat pekerja atas terwujudnya suasana rapat yang penuh dengan semangat kebersamaan dan saling menghargai, serta sama-sama menjaga kondusivitas daerah. “Inilah demokrasi yang sehat, dan demokrasi yang mencerdaskan,” ujar Gede.

Terpisah Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) NTB, Drs Yustinus Habur yang diminta pendapatnya menambahkan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan tak lagi menjadi acuan penghitungan upah minimum (UM). Tetapi sudah menggunakan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

“Masih terus berkembang ini, karena pemerintah membatalkan PP 36, dan menggunakan Permenaker nomor 18 tahun 2022,” jelasnya.

Pada rapat internal bersama Dewan Pengupahan NTB sebelumnya, pihaknya mengusulkan untuk dibuatkan 2 Surat Keputusan (SK), yaitu SK untuk pekerja yang memiliki masa kerja 1 tahun ke bawah, dengan SK untuk pekerja dengan masa kerja 1 tahun ke atas.

Hanya saja pihak Disnakertrans NTB menegaskan tidak mungkin membuat 2 SK. Karena bagi pekerja dengan masa kerja di atas 12 bulan, akan berlaku skala upah. Sehingga hal ini tentu saja beda kewenangannya dengan pengaturan UMP. “Dewan pengupahan tidak boleh melampaui kewenangan yang nantinya bisa menimbulkan abuse of power,” tutupnya. (sal/cr-rat)

Komentar Anda