Soal Pilkades Lombok Tengah, Ratusan Massa Gedor Kantor DPMD

Perwakilan 40 Desa Hearing ke Dewan

Sementara itu, di Kantor DPRD Lombok Tengah, massa yang tergabung dalam Aliansi Sengketa Pilkades juga mengadukan berbagai persoalan yang ada di desa mereka masing- masing. Dimana perwakilan dari 40 desa tersebut, mengaku memiliki kasus yang sama karena panitia Pilkades tidak mengesahkan surat suara yang dicoblos dan mengenai surat suara diluar foto calon juga.

“Pencoblosan simetris atau coblosan tembus pada surat suara itu seharusnya disahkan, dan bukan dibatalkan,” ungkap Apriandi Abdi Negara, selaku Kuasa Hukum Aliansi Calon Kepala Desa Menggugat saat hearing di Kantor DPRD Loteng.

Lebih jauh disampaikan, persoalan urgensi Pilkades serentak di 96 desa di Loteng, sebenarnya pada multitafsir sah tidaknya surat suara yang terdapat dua coblosan simetris di luar kotak foto calon Kades. Dimana pada Perbub tetang Pilkades pada pasal 16 poin D, hanya menyebutkan jika ada coblos di luar kotak, maka itu tidak sah. Sehingga Pemerintah Daerah menafsirkan bahwa surat suara yang dicoblos tembus, karena tidak dibuka lipatannya itu adalah batal. “Kalau dari perwakilan Dewan tadi mengatakan sah. Kenapa dari DPMD itu malah dibatalkan?” tukasnya.

Baca Juga :  Polres Lobar Siap Amankan Pilkades Serentak

Hal yang sama disampaikan oleh Calon Kepala Desa Durian, Lalu Wiratmajas, dia mengatakan, bahwa di beberapa desa surat suara yang terdapat coblos tembus secara simetris itu disahkan.  Artinya, aturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah ini belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat maupun Panitia Pilkades yang ada di masing-masih desa. “Sistem lipatan surat suara ini juga sangat berpengaruh pada hasil surat suara yang dibatalkan,” ujarnya.

Sementara Anggota DPRD Lombok Tengah, H Supli yang menerima kedatangan pendukung dan Calon Kades tersebut mengatakan, bahwa apa yang menjadi tuntutan itu pihaknya akan menyampaikan kepada Pemerintah Daerah. “Hasil hearing ini nantinya akan kita sampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk dibahas lebih lanjut,” singkatnya.

Baca Juga :  Bupati Diminta Tolak Hasil Pilkades Gili Gede Indah

Sebelumnya, Kepala DPMD Lombok Tengah, Jalaludin mengatakan, bahwa sah tidaknya surat suara coblos tembus sudah dibahas sejak jauh hari oleh tim perumus yang berasal dari berbagai kalangan. Suara coblos tembus disepakati batal, atau tidak sah.

“Terkait ini, panitia sudah sering mensosialisasikan ke panitia di desa, jika surat suara coblos tembus, itu batal. Bagi desa yang sudah mengesahkan itu, maka nantinya tergantung hasil pembahasan dari Tim Sengketa Pilkades Kabupaten. Apakah itu dihitung ulang atau seperti apa nantinya sesuai pengaduan yang masuk dari desa itu sendiri,” pungkasnya. (met)

Komentar Anda