Soal Moratorium UN Tergantung Presiden

Muhadjir Effendy

JAKARTA–Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memiliki hasrat besar agar ujian nasional (UN) dimoratorium.

Harapan itu disampaikan saat dia mengisi acara pendidikan yang dihelat Fraksi Golkar di Gedung DPR RI, Rabu kemarin (14/12). "Kalau ditanya apa ingin ini (moratorium UN) lolos, ya pastilah. Wong itu sudah diusulkan, tapi saya kan pembantu presiden. Jadi saya terserah presiden," ujarnya.

Dia menyampaikan, penolakan moratorium UN disampaikan Wapres Jusuf Kalla. Namun, itu belum keputusan final karena masih menunggu keputusan kabinet terbatas nanti. ‎"Saya tidak dalam kapasitas siapa yang dukung dan enggak. Saya profesional saja. Setelah kami kaji, kami sampaikan ke Komisi X lalu mayoritas sudah oke. Lalu diajukan ke presiden dalam rapat kabinet paripurna, kesimpulan sementara dari wapres itu ditolak. Nanti masih ada tindak lanjut rapat kabinet terbatas. Kalau memang moratorium UN kami persiapkan. Bila keputusannya tidak ya nanti lah‎," tandasnya.

Muhadjir juga memberikan klarifikasi bahwa rapat pekan bukan bukan ratas, melainkan rapat kabinet paripurna.  "Jadi tidak ada masukan, hanya akan dilanjutkan. Istilahnya presiden supaya nanti ada pendalaman pada rapat kabinet terbatas," terangnya.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendesak UN dimoratorium. FSGI juga meminta Presiden Jokowi mendukung Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy untuk mematuhi keputusan Mahkamah Agung tentang UN yang sudah inkrah sejak 2009.  Menurut Sekjen FSGI Retno Listyarti, usulan moratorium sudah dilakukan sejak lama oleh pihaknya. Yakni melalui perjuangan yang panjang bertahun-tahun di luar pengadilan dengan cara berdialog bersama lembaga eksekutif di era Mendikbud M Nuh dan legislatif. Selain itu juga perjuangan melalui pengadilan.  “Sinyal pemerintah melalui Kemendikbud Republik Indonesia mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk memoratorium UN sangat dinantikan banyak pihak. Di antaranya peserta didik, pendidik, dan orang tua, yang merasakan kebijakan UN tidak membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi rakyat,” ujar Retno.

BACA JUGA :  Made Yogga Anggara Pangestu, Siswa Peraih Nilai UN Tertinggi NTB

Dia mengaku sempat kaget ketika Muhadjir mengutarakan niatnya memoratorium UN.Namun, hal itu ternyata bisa diterima oleh seluruh siswa dan pendidik. Apalagi, Komisi X DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap moratorium UN."Namun, yang kami sesalkan pernyataan Wapres Jusuf Kalla agar UN tetap dilaksanakan. Karena itu‎ FSGI mewakili kelompok masyarakat menyambut gembira bila di era Jokowi dan Mendikbud-nya Muhadjir Efendi UN benar-benar dihentikan dan dihapuskan," tandasnya. (esy/jpnn)