MATARAM — Heboh adanya oknum mantan pejabat eselon II lingkup Pemprov NTB, yang mengaku sebagai orang dekat dari Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi, dan kemudian meminta draf pagu anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun 2023 dan 2024. Ditanggapi santai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Fathurrahman.
“Jadi itu kan biasa. Dalam kondisi suasana seperti ini (ketika ada pejabat baru dilantik, seperti Pj Gubernur NTB, red), pasti ada saja (oknum) yang memanfaatkan situasi,” kata Fathurrahman, ketika ditemui di Kantor Gubernur.
Namun demikian, Pj Sekda NTB ini memastikan kalau tidak ada seorang pun yang dapat memengaruhi atau mengarahkan Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi. Terlebih apa yang dilakukan oknum tak bertanggungjawab ini sifatnya terbuka, menyisir proyek di kantor-kantor dinas lingkup Pemprov NTB. “Artinya tidak mungkin lah Pj Gubernur melakukan itu,” tegasnya.
Fathurrahman juga menegaskan, bahwa oknum itu bukan tim sukses (Timses) yang ingin meminta balas budi, karena telah berjasa mengantarkan Lalu Gita menjadi Pj Gubernur NTB. “Karena memang tidak ada Timses itu. Masak ada Timses Pj Gubernur? Kecuali Gubernur dan Wakil Gubernur, baru ada Timses-nya. Kalau ini oknum, yang membuat dirinya seolah-olah mereka itu Timses. Jadi perlu dimaknai seperti itu,” ulasnya.
Menurut Fathurrahman, siapa pun bisa mengaku sebagai orang dekat Pj Gubernur NTB, dan memanfaatkan situasi tersebut, untuk mengiming-imingi jual beli jabatan, serta meminta sejumah uang. Bahkan oknum yang mengaku sebagai orang dekat Pj Gubernur ini tidak hanya satu atau dua orang saja, tetapi banyak.
“Mereka mengatasnamakan orang, dan memanfaatkan situasi. Sama ibaratnya ketika ada pejabat baru, banyak SMS ke Bendaharanya untuk mentransfer uang. Jadi banyak kejadian seperti itu,” ucapnya.
Fathurrahman mencontohkan ketika dirinya juga hampir menjadi korban penipuan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yaitu saat baru menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) NTB. “Saya waktu di Dinas Perdagangan juga begitu. Hampir bendahara menyetor uang. Tetapi karena sudah banyak yang tau modusnya seperti itu, tidak jadi (dikirimkan uang, red),” ujarnya.
Terpenting kata Fathurrahman, tidak ada satupun yang bisa mengatur terkait DAK dan lainnya. Apalagi khusus untuk penyusunan anggaran, sudah ada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan kalau terkait jabatan juga ada pihak Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
Sementara itu, Kepala Dikbud NTB, H. Aidy Furqan ketika dimintai tanggapan soal kabar adanya oknum yang meminta draf pagu proyek di sejumlah OPD di lingkup Pemprov, yang salah satunya adalah Dikbud NTB, terkesan menghindari pertanyaan wartawan. “Sudah jangan bahas itu. Itu-itu saja, tidak tahu saya,” ujarnya.
Termasuk ketika ditanya soal kebenaran mengenai Dikbud NTB yang sudah menyiapkan data draf Pagu Proyek senilai Rp 186 miliar. Aidy lagi-lagi mengaku tidak tahu soal informasi tersebut. Namun diakui Dikbud memang rawan polemik sejak dahulu. “Kalau data tentang dana-dana itu di SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) kan terbuka dia,” tandasnya.
Sebelumnya, Pj Gubernur NTB, H Lalu Gita Ariadi, yang diminta tanggapan terkait ramainya pemberitaan adanya oknum mantan pejabat Eselon II yang mengaku sebagai orang kepercayaannya, juga enggan menjawab, dan menyatakan kalau Pj Sekda NTB sudah menanggapi. Sehingga pihaknya merasa tidak perlu menjawab lagi. “Pak (Pj) Sekda sudah ngomong. Itu sudah ada kalimat Sekda. Kutip saja Sekda,” singkatnya. (rat)
