MATARAM – Sengkarut lahan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika belum tuntas. Warga, pemerintah dan PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) belum menemukan titik temu untuk menuntaskan persoalan lahan tersebut. Kedua belah pihak yang bersengketa masih kukuh dengan alasan masing-masing.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI sendiri sudah turun menyelidiki persoalan ini menyusul ramainya laporan warga. Namun, Komnas HAM masih membutuhkan waktu lagi untuk mencerahkan persoalan sengketa ini. Mengingat, prosesnya sudah cukup panjang sehingga membutuhkan bukti-bukti kuat.
Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara mengingatkan pemerintah daerah, aparat, dan ITDC untuk tidak memaksakan kehendak. “Pidato Presiden Jokowi jelas kok, proyek infrastruktur bisa ditunda sepanjang HAM dan kemanusiaan belum selesai,’’ kata Beka.
Karena itu, Beka tidak akan segan-segan membawa persoalan ini ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika diperlukan. Komnas HAM siap membisiki persoalan ini ke telinga Presiden jika tak ada penyelesaian yang layak. “Kalau memang butuh penguatan kebijakan dari presiden untuk penyelesaian masalah ini, kita ke presiden untuk meminta perhatian,” tegas Beka.
Meski demikian, Beka mengaku, Komnas HAM berkomitmen menyelesaikan persoalan ini sesegera mungkin. Bulan Oktober ini, persoalan ini ditarget sudah selesai. Pihak terkait dan masyarakat tak lagi berselisih. Sehingga pembangunan sirkuit MotoGP bisa dilakukan tanpa hambatan. “Intinya, dalam waktu dekat kami akan mediasi antara tim penyelesaian lahan Mandalika dengan milik warga. Kami ingin semuanya cepet selesai,’’ harapnya.
Gubernur NTB, Zulkiflimansyah menyebut, pada dasarnya semua sepakat mendukung pembangunan sirkuit MotoGP. Tapi ada beberapa masyarakat yang kemudian meminta haknya karena merasa memiliki lahan. Pemprov sudah memfasilitasi warga dan pihak terkait untuk mencari solusi. Di sana kemudian terkuak ternyata warga meminta harga di luar batas kewajaran. “Untuk KEK Mandalika kemarin ada Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) hearing dengan kita, karena kita mau proyek nasional ini jalan,’’ beber Zulkiefli saat ditemui di Desa Mekar Sari, Kamis (1/9).
Gubernur menyebut, harga yang diminta warga mencapai Rp 14 miliar. Harga itu dianggap tidak masuk akal, terlebih lahan yang dimiliki oleh warga tidak cukup luas. Maka jika itu terjadi akan sangat sulit investor masuk ke Provinsi NTB. “Saya kira murah tapi ternyata di luar batas kewajaran dan satu orang minta sampai Rp 14 miliar. Kalau semua minta segitu mana investor ada yang mau dan ini lahan yang diklaim itu,”sesalnya.
Karena itu, pihaknya berencana akan menitip harga sesuai keputusan tim appraisal di pengadilan. Namun, pihaknya juga akan terus melakukan pendekatan kepada masyarakat. Pembayaran lewat pengadilan akan dilakukan ketika semua buntu. Terlebih pembangunan dilakukan untuk kepentingan masyarakat juga. “Kalau memang tidak putus-putus, maka kita punya mekanisme di pengadilan. Jadi mungkin uang akan dititip di pengadilan dan pengadilan akan menyesuaikan dengan harga pasar,”terangnya.
Politisi PKS ini sebenarnya tak ingin penyelesaian persoalan ini berujung di pengadilan jika bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Apalagi tim appraisal sudah selesai bekerja. “Kalau misalkan bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan masuk akal, maka kita akan selesaikan. Tapi alhamdulilah, Polisi, TNI, Kejaksaan, Pemda dan Pemprov NTB sudah mencoba mencari kalau bisa dengan kekelurgaan, maka tidak usah sampai pengadilan. Jadi kita lakukan secara bertahap, karena kita tidak mau ada kegaduhan. Jadi setelah diteliti datanya ternyata pembayaran sudah diberikan kepada orang tuannya dan orang tua mungkin tidak memberitahu anaknya,”terang Zulkiefli.
Tak kunjung tuntasnya persoalan KEK Mandalika ini menjadi sorotan dari kalangan DPRD Provinsi NTB. Bahkan, tanggapan miring dialamatkan kepada pemerintahan Gubernur dan Wagub Zul-Rohmi. Di usia kepemimpinannya yang sudah dua tahun, Zul-Rohmi gagal menuntaskan persoalan lahan KEK Mandalika.
Bahkan, kondisi sekarang makin keruh dan gaduh. Warga dihimpit intimidasi dan penggusuran paksa. ‘’Penyebabnya adalah karena penyelesaian lahan KEK Mandalika tidak jadi prioritas Zul-Rohmi,’’ nilai Ketua Fraksi Gerindra DPRD NTB, Nauvar Furqony Farinduan.
Farin mengaku tak perlu banyak bicara untuk membenarkan pernyataannya. Belum tuntasnya masalah lahan itu sendiri sudah menjadi bukti nyata tidak adanya keseriusan sejak awal Zul-Rohmi menjabat. “Hal ini terefleksi dalam urgensi penyelesaian permasalahan yang menjadi sangat lambat oleh daerah,” sesalnya.
Meskipun begitu, Farin tidak ingin menyebut Zul-Rohmi gagal mengawal pembangunan KEK Mandalika, khususnya sirkuit MotoGP. Namun, dia berharap Pemprov NTB bisa introspeksi diri dan segera menjadikan masalah lahan tersebut sebagai prioritas. Pemprov seharusnya bisa menjadi mediator dan negosiator dalam mencari solusi terbaik. Bukan justru terkesan hanya mengutamakan pembangunan tanpa memperhatikan rakyat sendiri menjadi tumbal pembangunan. “Harusnya pemda dalam hal ini menjadi mediator dan negosiator dalam memberikan solusi jalan tengah untuk kedua belah pihak,” cetusnya.
Kata Farin, pemprov adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Namun juga sebagai pemimpin bagi rakyatnya yang harus dinaungi dan dilindungi. “Harus mampu menyelesaikan permasalah bagi kedua belah pihak, baik dari sisi masyarakat ataupun ITDC sendiri,” imbuh Farin.
Persoalannya, penyelesaian lahan KEK Mandalika tidak dijadikan prioritas. Akibatnya, masalah tersebut terus berlarut. “Karena tidak diposisikan sebagai prioritas, sehingga langkah-langkah penyelesaian pun menjadi dinomor duakan dalam penyelasaiannya,” pungkasnya.
Pendapat senada juga diutarakan Ketua Fraksi PPP DPRD NTB Mohammad Akri. Pria yang duduk di komisi II ini meminta komitmen Zul-Rohmi untuk lebih serius lagi menyelesaikan masalah lahan. Pembangunan sirkuit MotoGP merupakan warisan mantan gubernur sebelumnya. Masalah lahan juga warisan yang seharusnya bisa diselesaikan. “Persoalan lahan ini sudah lama sekali, sejak masa TGB,” ujar Akri.
Untuk bisa menyelesaikan masalah lahan, dibutuhkan komitmen yang kuat dari Zul-Rohmi. “Ini butuh komitmen dan komunikasi terhadap kepentingan masyarakat. Bagaimanapun, masalah lahan yang masih belum selesai harus diselesaikan. Dan Zul-Rohmi harus fokus demi kepentingan KEK Mandalika dan MotoGP,” pinta Akri. (zwr/met)
