Soal Bypass Lembar-Kayangan, Pemprov Disarankan Bentuk Tim Lobi

Ilustrasi bypass lembar-kayangan
Ilustrasi

MATARAM – Janji Presiden RI, Joko Widodo untuk membangun jalan bypass dari Lembar Kabupaten Lombok Barat hingga Kayangan Kabupaten Lombok Timur, gagal terealisasi.

Hal itu dinilai karena kelemahan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB sendiri. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj Baiq Isvie Rupaedah setelah mengetahui gagalnya proyek yang akan menyedot anggaran hingga Rp 5 triliun lebih itu. “Pemprov tidak memiliki tim lobi, itu masalahnya selama ini,” ujar Isvie saat ditemui Radar Lombok di ruang kerjanya, Rabu kemarin (31/1).

Menurut Isvie, janji seorang presiden tidak serta merta bisa teealisasi begitu saja. Apabila Presiden menjanjikan sesuatu, seharusnya pemprov  langsung jemput bola dengan cara  berkoordinasi secara intensif dengan kementerian terkait. Misalnya saja janji Jokowi yang akan membangun jalan bypass rute Lembar-Kayangan. Andaikan saja pemprov bisa sigap bergerak, maka hal seperti ini tidak akan terjadi. “Saya kira ini sistemnya harus jemput bola. Meskipun presiden janji, harus lakukan lobi.Itu yang penting,” katanya.

BACA : Bypass Lembar-Kayangan Dipastikan Gagal

Selama ini, itulah kelemahan pemprov. Hingga saat ini tidak ada tim khusus yang tugas pokoknya melakukan lobi-lobi kepada pemerintah pusat terkait berbagai proyek yang akan dikerjakan di wilayah Provinsi NTB.

Belajar dari daerah-daerah lain, lanjut Isvie, sudah memiliki tim lobi yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Itulah yang membuat daerah lain bisa mendapatkan proyek-proyek pusat dan dibawa masuk ke daerahnya. “Silahkan siapa saja pejabat yang punya kemampuan lobi, manfaatkan itu. Segera bentuk tim lobi makanya saran kita,” ucap  Sekretaris DPD I Golkar NTB ini.

Panjang bypass dari Lembar-Kayangan mencapai 103 kilometer. Total anggaran yang dibutuhkan secara keseluruhan mencapai Rp 5 triliun. Namun, manfaatnya akan sangat besar bagi masyarakat NTB.

Adanya bypass juga dinilai sangat penting karena memperhitungkan tingkat kejenuhan arus dari Lembar-Kayangan dan juga sebaliknya. Selain itu aspek yang menjadi pertimbangan yaitu jarak tempuh yang cukup lama. Akibatnya biaya yang dibutuhkan untuk perjalanan tersebut menjadi lebih tinggi.

Diungkapkan, sikap tanggap pemprov  dan lebih gesit sangat dibutuhkan. Jangan sampai seperti selama ini, berbagai proyek-proyek yang dikerjakan pemerintah pusat murni karena memang keinginan pusat. “Makanya proyek-proyek di NTB selama ini ada bukan karena lobi, tapi kebetulan saja,” sebut Isvie.

Secara khusus, Isvie menyarankan kepada gubernur  TGH M Zainul Majdi untuk membuka komunikasi langsung dengan pemerintah pusat. Mengingat, jalan bypass Lembar-Kayangan merupakan janji seorang presiden di hadapan publik tahun 2016 lalu. “Secepatnya gubernur harus komunikasi. Bukan kali ini saja janji tidak ditepati, ya karena kita tidak cepat mengejarnya,” kata Isvie.

Isvie sendiri berharap banyak kepada anggota DPR-RI Dapil NTB. Seharusnya para wakil rakyat di Senayan yang mewakili NTB itu, bisa memperjuangkan kepentingan-kepentingan NTB. “Saya tidak perlu banyak bicara kalau soal mereka. Mungkin mereka tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Mestinya mereka bantu kepentingan-kepentingan daerah,”tandasnya.

BACA : Jokowi Bungkam Soal Bypass Lembar-Kayangan

Anggota komisi IV DPRD NTB,Burhanuddin Jafar Salam yang membidangi infrastruktur menilai, pemerintah daerah sangat lambat bekerja. “Seharusnya. proyek ini jadi prioritas, karena instruksi presiden langsung. Tapi kok untuk buat study kelayakan  saja malah bertahun-tahun, seharusnya daerah keras,”kritiknya.

Dia juga mengkritik Dinas PU yang kurang gesit melakukan koordinasi dan pengawalan di pemerintah pusat. Seharusnya,  tahun 2017 pembangunan bypass Lembar-Kayangan sudah dimulai. Namun anehnya,feasibiliti study (FS) dan Detail Enginering Design (DED) serta Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) belum jadi sampai saat ini.

Politisi PAN itu meminta ada perhatian serius dari gubernur. Koordinasi harus dilakukan kembali untuk mempercepat dan mempertegas kejelasan proyek tersebut. “Nilai proyek ini triliunan, tidak bisa dianggap enteng. Manfaatnya juga sangat besar kalau ada bypass dari Lembar ke Kayangan. Bila perlu Pak Gubernur ingatkan lagi Jokowi, kita harus belajar dari pengalaman janji Rp 1,8 triliun untuk Mandalika yang tidak terealisasi, itu kan karena kurangnya pengawalan di pusat,” saran Nurdin. (zwr)

loading...