MATARAM – Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi NTB, memberikan pujian terhadap Pemerintah Kabuaten Lombok Utara (KLU).
Pujian tersebut terkait dengan kepedulian pemkab dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kepala BPMPD Provinsi NTB, H Rusman mengungkapkan langsung pujian tersebut. Dituturkan, saat dirinya ke KLU, pemkab setempat benar-benar membuktikan keseriusannya untuk memajukan desa melalui BUMDes. "Pak Bupati yang langsung kasi tahu saya, bahkan untuk tahun 2017 itu sudah disiapkan anggaran Rp 100 juta per BUMDes. Ini sangat bagus, hanya di KLU yang begini," ujarnya kepada Radar Lombok, kemarin.
Rusman berharap kepada seluruh pemkab agar bisa mengikuti jejak KLU. BPMPD sendiri berupaya melakukan komunikasi dengan pihak eksekutif dan legislatif tingkat II, agar memperhatikan anggaran untuk mendorong pembentukan BUMDes. "Di Kabupaten lain belum ada, sangat bagus ini untuk merangsang pembentukan BUMDes," kata Rusman.
Menurutnya, BUMDes benar-benar cara membangun Indonesia dari pinggiran. Banyak hal yang bisa dierbuat melalui BUMDes. Semua unit usaha bisa dibuka sesuai dengan potensi yang ada di desa setempat.
Saat ini, semua desa di NTB masuk kategori desa berkembang. Belum ada yang namanya desa sangat tertinggal ataupun desa mandiri. "Indikator desa itu ada lima, yaitu desa mandiri, maju, berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal. Sekarang posisi kita di desa berkembang," terangnya.
Dalam rentang waktu 5 tahun kedepan, Rusman berharap desa-desa di NTB bisa naik peringkat menjadi desa maju. Salah satu cara konkrit yang bisa dilakukan melalui BUMDes. "Dana desa itu banyak, pakai saja untuk kembangkan BUMDes. Biar tidak untuk infrastruktur saja, keberadaan BUMDes itu sangat penting dan bermanfaat," ujarnya.
Untuk tahun 2017 lanjutnya, BPMPD. Provinsi NTB akan melakukan pemetaan potensi-potensi semua desa. Kemudian melalui pemetaan tersebut bisa dikuatkan fokus pembangunan desa melalui BUMDes. Oleh karenanya, dana desa yang ada juga haruslah bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah desa harus memberikan kontribusi yangjelas kepada kelompok-kelompok usaha di desa.
BPMPD sendiri mengakui, saat ini masih banyak desa yang belum memiliki BUMDes. Dari 995 desa yang ada, jumlah BUMDes baru terbentuk di 425 desa. “Makanya tahun 2017 itu desa yang sudah punya BUMDes ini benar-benar akan kita perhatikan,” ucap Rusman.
Dari 425 BUMDes yang sudah dibentuk, namun yang aktif hanya sekitar 220 saja, sementara sisanya antara hidup dan mati. Kedepan, semua BUMDes akan dihidupkan lagi, mengingat peran BUMDes sangat penting untuk memajukan desa. “Saya sudah bicara dengan Pak Menteri agar provinsi diberikan tembusan setiap laporan tentang dana desa, karena ini penting biar kita juga mudah dalam hal mengawasi dan membina,” katanya.`
Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi sangat ingin melihat desa-desa mandiri. Hal itu akan bisa terwujud BUMDes dibentuk dan dikembangkan dengan baik. Menurut Gubernur, potensi semua desa pada dasarnya tidak jauh berbeda. Tinggal bagaimana Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dioptimalkan. “Saya harap semua desa bias kembangkan BUMDes dengan maksimal, mengelolanya dengan serius,” pesan gubernur. (zwr)
