Soal Bawang, Dinas Pertanian Surati Bulog

MATARAM—Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura NTB, Husnul Fauzi mengatakan pihaknya telah melayangkan surat ke Badan Urusan Logistik (Bulog) pusat, terkait penyerapan bawang petani lokal. Terlebih lagi adanya wacana pemerintah pusat untuk melakukan impor bawang.

Dikatakan, rencana pemerintah pusat yang akan mengimpor bawang merah sangat tidak rasional. Sebab, kebutuhan bawang merah di NTB sudah melimpah dan mampu membantu distribusi kebutuhan nasional. "Kalau terjadi impor kita sangat sayangkan, karena saat ini bawang merah belum terserap semua oleh Bulog," ucap Husnul Kamis kemarin (2/6).

Total produksi Bawang Merah di NTB dalam setahun mencapai 115 ribu ton. Sedangkan konsumsi daerah saat ini sudah tercukupi sebanyak 5-6 ribu ton, bahkan hingga 2 bulan ke depan dan termasuk untuk Ramadhan kebutuhan bawang masih aman.

Baca Juga :  Bulog Sediakan Beras Berkualitas untuk BPNT

Surat Dinas Pertanian yang dilayangkan ke Bulog untuk meminta komitmen awal sesuai MoU yang telah ditandatangani. Dalam MoU tersebut, Bulog akan membeli bawang dengan harga Rp 20 ribu per kilogram sebanyak 2000 ton. Sampai saat ini Bulog hanya mampu menyerap 477 ton saja, masih banyak bawang di Bima belum bisa terserap.

Apabila Bulog mampu menyerap bawang secara maksimal di daerah, dirinya yakin Indonesia tidak membutuhkan bawang impor. “Yang paling kita khawatirkan kalau impor itu nasib masyarakat, harga bawang mereka akan anjlok dan mengalami kerugian,” katanya.

Husnul sendiri sebenarnya menilai pemerintah tidak perlu impor bawang, namun sikap Bulog yang tidak mampu menyerap maksimal menjadi persoalan utama. Ia bahkan lebih ekstrim berpendapat ada mafia yang terlibat. Impor dikondisikan agar menguntungkan sekelompok pihak.

Baca Juga :  Panen Raya, Harga Bawang Merah Anjlok

Sementara, Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi tidak mempersoalkan kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan impor asalkan sebatas kekurangan saja. Misalnya Indonesia kekurangan bawang 50 ton, maka impor harus paling banyak 50 ton saja. Apabila lebih dari itu maka akan merusak harga bawang lokal.

Orang nomor satu di NTB itu berpandangan, pemerintah pusat pada prinsifnya tidak boleh mengabaikan nasib bawang lokal. Namun Gubernur juga yakin, banyak daerah-daerah penghasil bawang termasuk NTB belum dimaksimalkan oleh Bulog. “Memang kekurangan kita berapa, jangan sampai lah impor membuat harga bawang kita rendah,” ucapnya. (zwr)

Komentar Anda