PRAYA—Isu tidak sedap kembali mencoreng dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Pasalnya di SMA 4 Praya, pihak sekolah diduga tidak memberikan ijin bagi para siswa untuk ikut Ujian Akhir Sekolah (UAS) disebabkan karena belum membayar dana sumbangan untuk pembangunan sekolah.
Berdasarkan informasi yang diterima Radar Lombok dari salah seorang wali siswa menceritakan, bahwa awalnya orang tua siswa dibebani untuk uang pembangunan. Namun oleh para wali murid tersebut ada yang sudah membayar setengah dan ada yang belum sama sekali.
“Tapi yang sangat kita sayangkan adalah gara- gara tidak membayar itu. Para murid tidak diperbolehkan untuk ikut ujian akhir sekolah,” ungkap salah seorang wali siswa yang minta disamarkan namanya tersebut, Rabu kemarin (29/11).
Padahal UAS tersebut rencanaya akan dilaksanakan Senin mendatang. Sementara murid tidak akan pernah bisa ikut dalam UAS tersebut tanpa memiliki kartu itu. “Kami sangat menyayangkan jika gara-gara uang sumbangan terus tidak diperbolehkan. Padahal dalam aturan tidak diperbolehkan adanya uang sumbangan itu. Bahkan dulu saat ditetapkan oleh pihak sekolah, banyak wali murid yang menolak karena anggaranya terlalu besar,” jelasnya.
Sumbangan yang diminta oleh pihak sekolah diduga sampai dengan satu juta. Ironisnya sumbangan yang akan diberikan malah harganya sudah ditentukan oleh pihak sekolah untuk para wali siswa, kendati sebelumnya sudah dilakukan rapat dan menuai penolakan.
“Cuma yang menjadi permasalahan saat ini adalah siswa yang menjadi korban gara-gara tidak mengeluarkan uang sumbangan. Heranya sumbangan dipatok jumlahnya,” tambah pria yang bekerja di salah satu kantor camat Lombok Tengah itu.
Terpisah, Kepala SMA 4 Praya Kadian ketika dikonfirmasi membantah terkait tidak diijinkanya murid untuk UAS jika belum mengeluarkan uang sumbangan pembangunan. Pihaknya mengaku bahwa semua adalah isu belaka lantaran sampai dengan saat ini semester belum berlangsung.
“Tidak ada itu, orang semester saja belum,” ujarnya saat dihubungi Radar Lombok.
Namun pihaknya tidak bisa menapikan adanya uang sumbangan untuk pembangunan sekolah yang dikeluarkan dulu pada saat kelas satu. “Kalau sekarang tidak ada uang pembangunan karena itu sudah dihapus. Mungkin saat dia kelas satu terus ada tonggakan. Tapi ada tidak ada uang maka UAS tetap jalan karena tidak boleh kita menahan anak karena tidak membayar uang,” tambahnya.
Bahkan dia mengklaim bahwa wali siswa yang mengatakan bahwa anaknya tidak bisa UAS itu salah informasi. Pasalnya sampai dengan saat ini pihak sekolah tidak pernah mengekang siswa mengikuti semester.
“Waktu kelas satu ada bangunan enam lokal yang sudah kita bangunkan terus kami berhutang dan majak belum. Ada sekitar tiga ratusan tunggakan sampai dengan saat ini tapi tetap ikut meskipun belum bayar,” tambahnya.
Pihaknya juga membantah jika mematok jumlah sumbangan yang diberikan oleh sekolah, bahkan dirinya akan menindak tegas dan menjadi terdepan jika ada yang melakukan itu. “Tapi kemungkinan ada yang mengeluarkan dan dikasih kwitansi lunas dan itu dikatakan kartu ujian. Yang jelas tidak ada hal itu karena memang tidak boleh,” jelasnya. (cr-met)
