SKPD Rumpun Hijau Belum Optimal Perkuat UMKM Binaan

MATARAM—Melambatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB di triwulan I tahun 2016, dibandingkan triwulan I tahun 2015, yang hanya mampu tumbuh 1,21 persen tanpa sub sektor pertambangan, menjadi bahan evaluasi Pemprov NTB. Salah satu yang jadi sorotan adalah SKPD rumpun hijau yang belum optimal memperkuat pelaku usaha mikro yang menjadi binaannya.

Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setprov NTB, H. Manggaukang Raba mengakui jika beberapa SKPD sudah gencar melakukan terobosan dalam membina dan meningkatkan kualitas pelaku UMKM, khususnya usaha pengolahan.

“Masalah produk olahan UMKM binaan SKPD rumpun hijau akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di triwulan II 2016,” kata Manggaukang Raba di Mataram, Senin (9/5).

Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) melansir bahwa perekonomian Provinsi NTB tanpa sub kategori pertambangan bijih logam pada triwulan I -2016, hanya mampu tumbuh sebesar 1,21 persen saja. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya aktifitas ekonomi pada kategori atau lapangan usaha industri pengolahan yang mengalami kontraksi hingga minus 23,12 persen.

Selain itu, melambatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB di triwulan I-2016 dibandingkan dengan triwulan I-2015, juga disebabkan pergesaran musim panen raya tanaman padi petani yang biasanya Maret, mundur menjadi April.

Menurut Manggaukang, yang menjadi penekanan dalam evaluasi program adalah bagaimana memacu industri pengolahan yang menjadi binaan SKPD teknis terkait bisa tumbuh dengan baik. Salah satu indikator SKPD dalam menumbuhkan wirausaha atau industri pengolahan usaha mikro adalah seberapa banyak binaanya bisa mengakses kredit permodalan di lembaga perbankan. “UMKM produk pengolahan binaan SKPD itu keberhasilannya dinilai seberapa banyak bisa akses kredit di perbankan,” ucap Manggaukang.

Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi struktur yang menyumbang paling besar  dalam perekonomian provinsi NTB setelah sektor pertanian. Hanya saja beberapa SKPD yang berkaitan langsung dengan UMKM utamanya pengolahan seperti Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan dan beberapa SKPD rumpun hijau lainnya masih kurang optimal dalam memberikan pembinaan dan pendampingan kepada kelompok usaha yang jadi binaannya.

Hal tersebut terlihat dari masih minimnya alokasi kredit perbankan utamanya program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memberikan suku bunga rendah yakni hanya 9 persen /flat setahun. Kualitas usaha di sektor perikanan, kelautan, pertanian dan perkebunan dan kehutanan yang kurang baik menjadi salah satu penilaian lembaga perbankan lebih sulit menyalurkan kredit untuk sektor tersebut.

Karena itu, perlu dukungan dan perhatian serius dari SKPD teknis terkait dalam meningkatkan kualitas kelompok usaha dan menjadi jaminan kepada perbankan agar bisa mengakses permodalan di perbankan utamanya kredit KUR.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Provinsi NTB, H. Supran mengatakan, pihaknya secara konsisten terus memberikan pelatihan, pendampingan bagi wirausaha baru dan pelaku UMKM.

“Kami di Diskop UMKM NTB tidak hanya memberikan pendampingan, tapi memfasilitasi pelaku usaha itu hingga ke perbankan untuk mengakses kredit KUR,” pungkasnya. (luk)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid