MATARAM – Penurunan angka kemiskinan sebesar 0,46 persen harus bisa dijaga dengan baik. Jangan sampai nantinya malah bertambah lagi seperti tahun lalu.
Untuk menjaga tren positif ini, komisi II DPRD NTB akan memanggil seluruh mitra kerjanya. Bahkan, semua SKPD harus memiliki target penurunan angka kemiskinan di ruang lingkupnya masing-masing. "Kami akan tantang mitra kerja kami untuk tentukan targetnya, masing-masing SKPD harus berani menetapkan target penurunan angka kemiskinan," kata Ketua komisi II DPRD NTB, Lalu Jazuli Azhar kepada Radar Lombok Kamis kemarin (5/1).
Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, angka kemiskinan menurun sebesar 0,46 persen dari 804.450 jiwa kini tinggal 786.580 jiwa. Tahun ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menggelontorkan dana sebesar Rp 1,3 triliun untuk menurunkan angka kemiskinan.
Menurut Jazuli, dengan dana sebesar itu, haruslah bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Salah satu caranya, setiap SKPD mitra kerja komisi II memiliki fokus khusus mengurangi kemiskinan. "Orang miskin di wilayah hutan sangat banyak, sekarang dinas kehutanan harus targetkan berapa bisa mereka kurangi. Nelayan yang miskin berapa bisa dikurangi oleh DKP, petani miskin tanggungjawab dinas pertanian, bahkan masyarakat di objek wisata juga banyak miskin. Dinas Pariwisata harus tanggungjawab," kata Jazuli.
[postingan number=3 tag=”kemiskinan”]
Untuk benar-benar bisa menjaga trend positif penurunan angka kemiskinan, SKPD terkait juga harus bisa memetakan masyarakat yang mana tidak miskin lagi. Kemudian lewat program apa sehingga saat ini tidak dianggap miskin. "Kita kan katanya punya data kemiskinan by name by adress, itu dipakai dong. Biar jelas kerja kita," ujarnya.
Program-program kemiskinan yang dinilai berhasil pada tahun 2016, harus lebih ditingkatkan lagi tahun 2017. Begitu juga sebaliknya, program yang kurang berhasil agar bisa dilakukan perbaikan dan inovasi lebih baik lagi. Dengan begitu, pemprov bukan hanya bisa menjaga trend positif, tetapi juga lebih banyak lagi bisa menurunkan angka kemiskinan.
Terpisah, Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin selaku Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) mengaku cukup puas dengan adanya penurunan angka kemiskinan. "Selama ini kita sudah bekerja keras, inilah hasil kerja kita bersama. Termasuk peran bupati/wali kota, ini bukti kita semua serius kurangi angka kemiskinan," katanya.
Dikatakan Wagub, banyak faktor yang menyebabkan angka kemiskinan menurun. Diantaranya inflasi yang bisa terjaga, Nilai Tukar Petani (NTP) yang terus meningkat, penyediaan lapangan kerja dan lain sebagainya. Kemiskinan diyakini bisa menurun jika perekonomian masyarakat NTB membaik.
Oleh karena itu, untuk terus memperbaiki perekonomian tersebut, sudah saatnya pemerintah daerah memikirkan kebijakan yang pro rakyat. "Kuncinya adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkualitas itu maksudnya roda perekonomian dirasakan manfaatnya lansung oleh masyarakat. Bukan malah perekonomian bergerak tetapi uangnya dibawa ke luar daerah," kata Wagub.
Untuk bisa membuat pertumbuhan ekonomi berkualitas, salah satu langkah konkrit yang bisa dilakukan yaitu membantu produk-produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masyarakat. Produk masyarakat harus masuk ke retail modern seperti Alfamart, Indomaret dan lain sebagainya.
Ditegaskan Wagub, apabila semua bupati/wali kota serius ingin menurunkan angka kemiskinan, maka mulai saat ini juga harus dipikirkan regulasi yang bisa menurunkan angka kemiskinan. "Tolong bupati/wali kota, jangan kasi izin retail modern kalau tidak mau jual produk lokal. Harus 30 persen produk yang mereka jual itu produk masyarakat kita. Ini penting dilakukan secepatnya," ucap Wagub. (zwr)
