SK CPNS Bodong Beredar di Lombok Tengah

Ilustrasi SK Bodong
Ilustrasi SK Bodong

PRAYA – Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Lombok Tengah menerima laporan ada masyarakat yang menerima surat kerja (SK) CPNS. Padahal, rekrutmen CPNS masih belum ada. Sehingga dipastikan jika SK yang beredar itu merupakan SK palsu atau bodong.

Kepala BKPP Lombok Tengah H Moh Nazili menjelaskan, laporan yang diterimanya tersebut sebenarnya bukan SK yang mengatasnamakan Pemkab Lombok Tengah. Hanya saja SK tersebut mengatasnamakan Pemerintah Provinsi NTB. “SK palsu itu menurut informasi yang kita dapatkan, mereka akan ditempatkan di berbagai bidang. Ada yang menjadi guru dan ada juga yang menjadi pegawai instansi. Hanya saja, kita masih berkoordinasi dengan pemprov karena yang berhak keberatan adalah pemprov, karena namanya yang dicatut,” ungkap Nazili kepada Radar Lombok, kemarin.

Diakuinya, secara formal laporan belum mereka terima. Tetapi, hal itu diketahui setelah pihaknya didatangi salah seorang untuk menanyakan perihal SK tersebut. Menurut informasi, SK itu diberikan salah seorang yang menjadi calonya. Setelah diperiksa, ternyata SK tersebut palsu. “Kita meyakini bahwa SK yang beredar bukan hanya satu orang saja,” duganya.

Keyakinan Nazili terkait SK palsu itu mengingat tahun 2018 ini tidak ada penerimaan CPNS. Sementara SK tersebut ditetapkan bulan Maret 2018 yang mencantumkan juga tempat tugas dari penerima SK tersebut. “Kasus ini harus diusut tuntas karena sudah sering terjadi. Bahkan informasinya ada juga yang akan mendapatkan. Makanya pemprov yang dicatut namanya harus keberatan,” cetusnya.

Untuk mencegah terjadinya hal tersebut kembali terulang, pihaknya sudah mensosialisasikan permasalahan tersebut kepada masyarakat dengan membuat baliho dan pamflet. Masyarakat juga diimbau agar memperjelas informasi ke pihak dinas jika ada yang menginformasikan akan diberikan SK oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. “Apa bila ada oknum yang memberikan SK CPNS maupun jenis SK lainya yang mengatsanamakan struktural pemerintahan. Agar segera melaporkan kejadian itu, karena memang itu adalah modus yang dilakukan para calo untuk menggaet keuntungan pribadi. Dan itu sudah sangat sering kita lakukan sosialisasinya kepada masyarakat,” paparnya.

Lebih jauh Nazili menyampaikan, modus para calo dalam melancarkan aksinya sama dengan kasus-kasus sebelumnya. Mereka memanfaatkan berbagai informasi yang sering beredar lewat dunia maya. Sasaranya juga orang-orang yang masih awam dalam perkembangang informsi terkait perekrutan CPNS. “Tapi sudah kita buat spanduk agar masyarakat tidak lagi percaya dengan akal-akal para calo ini. Karena memang saat ini tidak ada lagi perekrutan CPNS, dan kalau ada informasi yang jelas maka kami dari dinas sudah pasti akan memberikan informasi kepada masyarakat,” tandasnya. (met)