GIRI MENANG-Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid akan kembali meng-SK-kan Guru Tidak Tetap (GTT) menjadi Guru Tetap Daerah (GTD) pada 2018 termasuk operator sekolah, yang tentunya diberikan penghasilan tambahan sebesar Rp 400 ribu per bulan, di luar yang sudah didapatkan mereka dari BOS.
Bahkan 2018 ini seperti disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar M. Hendrayadi, akan ada tambahan sekitar 200 GTT yang akan di-SK-kan menjadi GTD. Sehingga yang tadinya pada 2017 hanya di-SK-kan 1.263 GTD dan operator sekolah, 2018 ini menjadi 1.400 lebih GTD dan operator sekolah yang akan di-SK-kan. “Jadi ada tambahan sekitar 200 GTT yang akan kita angkat menjadi GTD tahun ini, sehingga totalnya mencapai 1.400 lebih. Kita target SK-nya bisa selesai awal Februari ini,” ujar Hendrayadi saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (25/1).
Diterangkan, nama-nama 1.236 GTD dan operator sekolah yang di-SK-kan 2017, itu tidak akan diubah, karena yang mendapatkan diyakini sudah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan bupati (Perbup). Syaratnya adalah, bagi sekolah yang berada di daerah terpencil minimal sudah mengabdi menjadi GTT selama lima tahun lebih, menjadi guru kelas atau mengajar 12 jam per minggu. Selanjutnya untuk sekolah yang berada di daerah yang tidak terpencil, syaratnya GTT itu harus mengabdi sembilan tahun lebih, kemudian menjadi guru kelas atau mengajar 12 jam per minggu. “Untuk tambahan sekitar 200 GTT ini, kita sudah ada data, tinggal diurus administrasinya saja,” terangnya.
Dikatakan, untuk pengangkatan 1.400 lebih GTD dan operator sekolah 2018, serta pemberian penghasilan tambahan, Pemkab Lobar menyediakan anggaran sekitar Rp 7 miliar lebih. Jumlah GTD yang bisa diangkat diharapkan bisa terus ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan daerah, berikut besaran penghasilan tambahannya setiap tahun. Akan tetapi kendatipun saat ini besaran hanya Rp 400 ribu, guru yang sudah menjadi GTD itu bisa mulai mengurus NUPTK dan lainnya untuk kemudian mengajukan sertifikasi. Karena sertifikasi dari pusat itu, besarannya Rp 1,5 juta per bulannya.
Diakui dari 1.400 lebih GTD dan operator sekolah ini, belum bisa meng-cover seluruh GTD. Setidaknya sesuai dengan jumlah rombongan belajar di SD dan SMP di Lobar, itu dibutuhkan tambahan sekitar 2.200 guru. Tambahan tertutupi dengan adannya GTT yang kemudian dibantu sebagian menjadi GTT. Tetapi pada faktanya kata Hendrayadi, ada lebih dari 4.000 GTT atau guru non PNS yang magang di SD dan SMP se Lobar. Mereka ini banyak yang baru-baru magang, tidak masuk dalam syarat dijadikan GTD sesuai perbup. “Jadi lulusan guru setidaknya setahun di Lobar itu mencapai 1.000 orang. Banyak di antaranya mau mengabdi di sekolah, meskipun dibayar seikhlasnya,” beber Hendrayadi.
Kembali ke masalah penerbitan SK GTD dan operator sekolah 2018 kata dia, bilamana SK tuntas awal Februari, maka secepatnya penghasilan tambahan akan diberikan kepada GTD. Sistemnya tidak lagi GTD mengambil di UPTD Dikbud Lobar, melainkan akan langsung ditransfer ke masing-masing rekening Bank NTB milik GTD. “Nanti akan diproses pembuatan rekeningnya. Kita tidak lagi melalui UPTD, karena rentan,” tandasnya. (zul)
