MATARAM—Sebagai Ibu Kota Provinsi NTB, Kota Mataram harus dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur yang ada saat ini harus ditambah dan dilengkapi. Kota Mataram pun memiliki cukup banyak rencana tentang infrastruktur, namun terkendala oleh biaya yang cukup besar. Sehingga membutuhkan bantuan anggaran dari pemerintah pusat. Dan rencana ini pun harus dikawal untuk bisa direalisasikan.
“Kita ketahui, NTB salah satu daerah yang menjadi super prioritas pembangunan Nasional karena adanya (KEK) Mandalika. Mataram ini sebagai Ibu Kota Provinsi NTB tentu harus mendapat perhatian secara khusus. Insya Allah dengan koordinasi yang baik, saya dan Pak Wali Kota sama-sama mengawal pembangunan strategis kita di Kota Mataram,” ujar Anggota Komisi V DPR RI Dapil II NTB, Suryadi Jaya Purnama, usai bertemu dengan Wali Kota Mataram, Selasa (31/12).
Pria yang akrab disapai SJP ini membeberkan beberapa rencana prioritas di Kota Mataram. Seperti untuk penataan kota, kemudian untuk realisasi pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) nelayan. Selanjutnya juga untuk penataan sanitasi yang masih menjadi permasalahan di Kota Mataram. “Ada rencana untuk membuat IPAL Komunal juga kan. Nanti akan kita kawal agar lingkungan di kota ini bisa bersih,” katanya.
SJP mengakui, baru pertama kali menggelar pertemuan. Nantinya akan ditindaklanjuti untuk lebih tekhnis. Pihaknya siap memfasilitasi Kota Mataram dengan Kementerian. Tujuannya agar prioritas daerah tentunya akan diprioritaskan juga ke pemerintah pusat.
Jawaban itu dia sampaikan terkait dengan rencana Kota Mataram untuk pengadaan jalan di pinggir pantai. Rencana itu semakin tenggelam walaupun sudah diteruskan ke pemerintah pusat sejak beberapa tahun lalu. “Jangan sampai misalnya balai-balai di sini punya perencanaan sendiri. Kemudian pemerintah daerah juga punya rencana sendiri. Kita ingin satu pintu untuk koordinasi dalam membuat perencanaan. Termasuk untuk penataan kota. Ada kepentingan provinsi juga di Kota Mataram. Ada kepentingan Lombok Barat juga di Kota Mataram. Kita ingin supaya perencanaannya dikoordinasikan dengan baik,” sarannya.
Meski demikian, ia mengakui ada beberapa persyaratan untuk bisa merealisasikan perencanaan. Pertama menyangkut persyaratan administrasi untuk melengkapi dan mendukung. Kemudian harus bersesuaian dengan program pemerintah pusat. Terakhir adalah harus ada dukungan politis. “Mungkin bisa jadi karena tidak ada yang mengawal di tingkat pusat. Jadi dukungan politik ini sangat penting. Saya akan siap mengawal kepentingan ini di tingkat Nasional,” janjinya.
Sementara itu, Wali Kota Mataram, H Ahyar Abduh mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan rencana Kota Mataram di bidang infrastruktur, seperti pembukaan terusan Jalan Bung Hatta sampai ke Gunung Sari. Jalan terusan ini dipandang sangat mendesak untuk mengatasi kemacetan di pintu masuk Mataram.
Kemudian juga untuk pengadaan jalan di pinggir pantai, selanjutnya untuk realisasi rencana pembangunan Bendungan Babakan, dan berlanjut ke normalisasi sungai serta pemasangan pemecah gelombang. “IPAL Komunal juga yang sudah direncanakan dan sekarang informasinya sedang disusun DED di Kementerian. Kalau kesiapan lahan kita sudah ada. Ini kita minta Pak Suryadi (SJP) untuk bisa membantu mengawal. Mudah-mudahan itu bisa direalisasikan. Termasuk Rusunawa juga kita berharap direalisasikan,” pinta Wali Kota. (gal)
