MATARAM–Instruksi Ketua Majelis Syuro DPP PKS, Salim Al-Jufri kepada DPW PKS NTB, supaya segera menjalin komunikasi politik dengan Tuan Guru Bajang (TGB) dinilai sebagai sinyal positif bagi kemungkinan koalisi PKS-Partai Demokrat.
Sinyal ini terkait upaya mengusung duet Dr Zulkieflimansyah-Siti Rohmi di pilkada NTB.”Ini sinyal positif bagi kemungkinan terbentuknya duet Dr Zul-Rohmi,” kata pengamat politik NTB, Darmansyah kepada Radar Lombok, Sabtu (7/8).
Meskipun Ketua PKS NTB, Abdul Hadi menyatakan, PKS memastikan tidak mengusung Dr Zul di pilkada NTB. Di sisi lain, PKS disebutnya tidak memiliki opsi koalisi PKS-Partai Demokrat lantaran tidak pernah ada komunikasi politik antara kedua belah pihak.
Namun, keputusan akhir arah dukungan dan koalisi Parpol baik di pilkada NTB dan pilkada kabupaten/kota berada di DPP PKS. “Apapun keputusan DPP, daerah harus tunduk. Termasuk siapa diusung dan arah koalisi di Pilkada,” ujar dosen Universitas Muhammadiyah Mataram tersebut.
Artinya, dengan bakal terbangun komunikasi politik secara kelembagaan PKS-Partai Demokrat, kian memberikan sinyal kuat bagi terbentuk koalisi PKS-Partai Demokrat dengan mengusung duet Dr Zul-Rohmi di pilkada NTB.
Namun sekarang, bebernya, sejauhmana respon Partai Demokrat terhadap komunikasi politik PKS terkait kemungkinan duet Dr Zul-Rohmi. Ia menyakini Partai Demokrat bakal merespon secara positif terkait kemungkinan koalisi dua parpol dengan duet Dr Zul-Rohmi.
Pasalnya, dengan sudah terbentuk dua poros koalisi parpol, yakni koalisi parpol pengusung Ahyar-Mori dan Suhaili-Amin, kian makin mempersempit ruang gerak bagi Partai Demokrat melakukan manuver politik membentuk poros baru. “Andai koalisi PKS – Demokrat tidak terwujud. Partai Demokrat dipastikan ketinggalan kereta dan hanya jadi parpol pendukung dan bukan pengusung,” paparnya.
Karena itu, dirinya menilai tidak ada pilihan politik bagi Partai Demokrat untuk koalisi PKS dengan mengusung duet Dr Zul-Rohmi. Meskipun, dalam politik berbagai kemungkinan opsi bakal mungkin terjadi. “Tapi ini opsi paling realistis dilakoni Partai Demokrat-PKS,” sebutnya.
Sementara itu, pengamat politik NTB lainnya, Agus MSi, menyarankan Partai Demokrat NTB lebih baik fokus di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Barat pada pilkada NTB 2018. Menurutnya, makin sempitnya ruang gerak manuver politik Partai Demokrat membangun koalisi dengan partai lain, tentunya berimbas pada minimnya pilihan figur yang akan mendampingi calon yang diusung oleh Partai Demokrat.
Kendala lainya yang dihadapi oleh Partai Demokrat adalah keharusan linier antara pilkada NTB dengan pilkada kabupaten/kota. “Repot jika sisa partai politik yang belum punya calon sedikit dan calon yang tersisa tinggal satu dua orang saja,” ungkapnya.
Agus berpendapat, andai komunikasi dengan PKS buntu alangkah lebih baiknya jika Demokrat NTB melepas pilkada NTB dan fokus ke pilkada Lombok Barat dan pilkada Lombok Timur.
“Jika kondisi komunikasi dengan partai yang tersisa (PDIP, HANURA, PBB dan PKS) tidak kunjung ketemu ujungnya, baiknya fokus di dua kabupaten itu saja,” ujarnya.(yan)
