Sinkronisasi APBDP NTB Diwarnai Walk Out

(AHMAD YANI/RADAR LOMBOK) Hasbullah Muis

MATARAM–Rapat pimpinan yang melibatkan Fraksi, Komisi dan TAPD terkait sinkronisasi program jelang penetapan APBD Perubahan (APBDP) 2021 diwarnai walk out Fraksi PAN dan Demokrat. Kedua fraksi itu secara tegas meminta agar sinkronisasi untuk penetapan APBDP 2021, yang dijadwalkan Selasa (14/9) lalu itu ditunda. Sehingga sedianya rapat dilakukan pada pukul 14.00 WITA, batal karena belum menemukan titik temu.

Rapat yang digelar tertutup itu, berlangsung tegang. Rapat tersebut diwarnai aksi pukul meja dan saling tunjuk. Sehingga sejumlah Anggota DPRD NTB memilih walk out atau keluar dari ruangan rapat.

Dalam rapat itu kalangan Anggota DPRD NTB mempertanyakan realisasi belanja dan program APBD 2021 yang terbilang sangat rendah. Ketua Fraksi PAN DPRD NTB Hasbullah Muis menyatakan bahwa Fraksi PAN meminta agar APBDP 2021 ditunda, sebelum ada kejelasan dari pemerintah provinsi (pemprov) terkait sangat rendahnya realisasi belanja. “Kami meminta kejelasan TAPD terkait realisasi belanja dan program di APBDP 2021,” katanya, usai walk out.

BACA JUGA :  Hari Pertama SKD CPNS Pemprov, 30 Peserta Langsung Gugur

Fraksi PAN berpandangan, kurang tepat jika saat ini berbicara penetapan APBDP 2021, sementara realisasi belanja dan program APBD 2021 tidak ada kejelasan. Baginya, harusnya ada kejelasan dahulu terkait realisasi program dan belanja di APBD 2021. Baru kemudian berbicara terkait penetapan APBDP. “Bagaimana kita mau bicara penetapan APBDP 2021, sementara realisasi di APBD murni 2021 tidak ada kejelasan,” ketusnya.

Menurutnya, hal itu harus dilakukan sebagai bentuk kontrol dan pengawasan dari DPRD NTB terkait sejauh mana realisasi program dan belanja. Mengingat saat ini mau memasuki triwulan IV atau menyisakan tiga bulan lagi sebelum berakhir tahun 2021. Tetapi angka realisasi program dan belanja masih di bawah 30 persen. “Ini yang harus diperjelas. Jangan sampai tahun 2021 menyisakan persoalan untuk tahun 2022,” tandas Sekretaris DPW PAN NTB tersebut.

BACA JUGA :  Temuan Perjalanan Dinas Diklaim Hanya Rp 247 Juta

Sebab itu, Fraksi PAN menekankan kepada eksekutif agar lebih terbuka dan transparan terkait persoalan dihadapi. Baginya, apa yang disampaikan ini untuk menjaga keharmonisan hubungan eksekutif-legislatif. “Ini membuat PAN meminta penetapan APBDP 2021 harus ditunda,” terangnya.

Senada dengan itu, Anggota Fraksi Partai Demokrat Arrahman Abidin mengungkapkan, pihaknya belum memperoleh kejelasan yang memuaskan dari eksekutif terkait realisasi program dan belanja di APBD 2021 yang terbilang sangat rendah. Sehingga pihaknya berpandangan, sebaiknya penetapan APBDP 2021 ditunda. “Selesaikan dulu realisasi dan program APBD 2021, baru kita bicara penetapan APBDP,” pungkasnya. (yan)