MATARAM–Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, M. Amin Imran, menghadiri kegiatan Ngopi Anggaran (Ngobrol Pagi tentang Anggaran) yang digelar di Aula Tambora, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi NTB, Rabu (21/5). Kegiatan ini juga dihadiri oleh 19 kepala satuan kerja dari wilayah kerja Kanwil DJPb Provinsi NTB.
Ngopi Anggaran diselenggarakan oleh Kanwil DJPb Provinsi NTB dalam rangka memperkuat sinergi antarsatuan kerja, membangun budaya tertib anggaran, mendorong percepatan penyerapan anggaran, serta meningkatkan kualitas kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan akhirnya adalah mendukung capaian pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan di wilayah NTB.
Kepala Kanwil DJPb NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani, dalam sambutannya menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran oleh setiap satuan kerja. “Hal ini penting karena belanja pemerintah berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, tetap harus memperhatikan perencanaan belanja dan menghindari penumpukan di akhir tahun anggaran,” ujarnya.
Ratih juga mengimbau satuan kerja untuk memanfaatkan digitalisasi pembayaran, seperti platform Pembayaran Pemerintah (P3) dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), guna meningkatkan akuntabilitas serta pengelolaan kas yang lebih efisien.
“Tingkatkan pemahaman SDM terhadap regulasi perbendaharaan dan proses bisnis pelaksanaan anggaran. Selain itu, perkuat akuntabilitas dengan tata kelola yang baik, serta lakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian internal. Kualitas dan validitas perekaman data capaian output juga harus terus ditingkatkan,” tegasnya.
Sementara itu, Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan tantangan terkait pelaksanaan anggaran di Kanwil Kemenkum NTB pascapenataan organisasi di tingkat wilayah. Ia menjelaskan bahwa kini terdapat empat kantor wilayah yang terbagi berdasarkan unit eselon I, yakni: Kemenkum, Kemenkum Ditjen PAS, Kemenkum Ditjen Imigrasi, dan Kemenkum HAM.
“Perubahan ini berdampak pada kelebihan jumlah belanja pegawai di Kanwil Kemenkum NTB, yang semula dirancang untuk 169 pegawai, sementara setelah penataan menjadi hanya 106 pegawai. Hal ini tentu berpengaruh terhadap nilai IKPA, khususnya pada Indikator Halaman III DIPA dan Penyerapan Anggaran. Oleh karena itu, perlu strategi agar nilai pelaksanaan anggaran tetap optimal,” ungkap Mila.
Menanggapi hal tersebut, Kakanwil DJPb NTB menyarankan agar Kanwil Kemenkum NTB melakukan revisi Halaman III DIPA dan menempatkan kelebihan anggaran pada bulan Desember. Selain itu, juga disarankan untuk berkoordinasi dengan unit kerja eselon I guna melakukan revisi anggaran atau menarik kembali dana ke unit kerja eselon I. (RL)
