MATARAM — Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 Kota Mataram membengkak menjadi Rp 105 miliar lebih. Silpa ini berasal dari APBD sebesar Rp 100 miliar lebih.
Rinciannya yakni, Silpa RSUD Kota Mataram sebagai BLUD sebesar Rp 1,5 miliar lebih. Silpa dana BOS sebesar Rp 720 juta. Terakhir berasal dari Silpa dan JKN sebesar Rp 2,8 miliar lebih.
‘’Harus digarisbawahi, yang namanya Silpa itu menunjukkan ketidakmampuan pemerintah daerah mengeksekusi program yang ditetapkan dalam APBD sebelumnya. Jadi kalau Silpa dia gagah-gagah tidak merasa korupsi, bukan begitu cara pandangnya,” ungkap Kajari Mataram, I Ketut Sumedana, Sabtu (22/6).
BACA JUGA: Lurah dan Camat Tidak Bertangung Jawab Terkait Rumah Rusak Korban Gempa
Sumedana mengatakan, andai ia menjabat di balai informasi Menteri Keuangan, dipastikan anggaran yang diterima Pemkot Mataram akan dikurangi. Pengurangan ini lantaran Pemkot tidak becus membelanjakan anggaran yang telah ada.
Kejaksaan disebutnya menginginkan serapan anggaran pemerintah tinggi. Dengan demikian, pelayanan publik memadai. Jika serapan anggarannya rendah, ia menilai program ke masyarakat tidak terelialisasi dengan baik. Dampaknya menjadi pelayanan kepada masyarakat tidak bagus.
Sumedane mengatakan, dengan banyaknya Silpa, bukan berarti terselamatkan dari sisi keuangan. Adanya Silpa juga belum menjadi ukuran idak ada terjadi korupsi. Lebih dari itu, eksekutif tidak bisa mengeksekusi program-program masyarakat yang telah ditentukan.
‘’Sehingga dimungkinkan mutu pelayanan menjadi tidak baik. Untuk apa takut menjadi pejabat kalau habisin uang saja tidak bisa. Itu miliknya pemerintah yang menjadi hak masyarakat. Program itu milik masyarakat. Artinya nilai pelayanan ke masyarakat itu akan berkurang. Semakin banyak Silpa, semakin berkurang pelayanan kepada masyarakat,’’ ungkapnya.
BACA JUGA: Gaji ke 13 Guru di Kota Mataram Dipotong PGRI
Karena itu, dengan banyaknya Silpa, wajar jika masyarakat melakukan protes kepada pemerintah. ‘’Kalau saya jadi masyarakat protes saya. Karena program itu punya masyarakat. Coba banyangkan, itu nilainya besar,’’ sebutnya.
Dengan banyaknya Silpa, jelasnya, bisa menjadi catatan Kementerian Keuangan mengurangi anggaran di tahun berikutnya. ‘’Ngapain ditambah kalau dia tidak bisa habisin. Makanya Menteri Keuangan sudah wanti-wanti, ada sekian triliun Silpa di seluruh Indonesia,’’ imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, H Syakirin Hukmi mengatakan, tidak ada masalah dengan adanya Silpa. Diakuinya tidak ada kesulitan menghabiskan anggaran.
‘’Sudah ada uangnya semua. Uangnya ada baru kita belanjakan. Contohnya sekarang untuk 2019 kan ada saldo kas saya ti 2018 per 31 Desember. Itu yang masih mengendap di bank,’’ katanya. (gal)
