PRAYA – Amburadulnya penataan kawasan destinasi wisata kolam Aik Bukak Kecamatan Batukliang Utara yang menelan anggaran hingga Rp 3 miliar mendapat kritikan pedas dari berbagai pihak. Setelah sebelumnya mendapat sorotan dari warga dan Pemerintah Desa Aik Bukak, kini proyek Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Tengah ini mendapatkan kritikan pedas dari DPRD setempat.
Bahkan proyek penataan destinasi wisata kolam Aik Bukak ini dianggap merupakan program yang dilakukan pemerintah setengah hati. Sehingga sangat disayangkan kondisi proyek yang tidak sesuai dengan harapan. Dewan menyarankan agar pemkab menolak atau tidak menerima proyek ini sebelum dilakukan penataan yang maksimal.
Anggota Komisi II DPRD Lombok Tengah, H Sidik Maulana menegaskan, sebagai wakil rakyat sangat menyayangkan pembangunan yang dilakukan di daerah tersebut lagi-lagi berakhir dengan tidak maksimal. Pasalnya selain proyek Aik Bukak namun kasus yang sama juga sering terjadi di berbagai proyek lainnya yang tentunya sangat merugikan rakyat. “Sebelumnya ada penataan Danau Biru yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kini lagi terjadi di Aik Bukak. Padahal harapan kita penataan Aik Bukak ini bisa di branding menjadi tempat wisata ternyaman dan terbagus di wilayah utara. Apalagi wisata Aik Bukak ini sudah begitu melegenda,” ungkap H Sidik Maulana kepada Radar Lombok, Senin (20/11).
Seharusnya, sambung politisi PKS ini, pembangunan bisa dilakukan dengan maksimal agar pemanfaatan dana yang sampai Rp 3 miliar ini tidak terkesan sia-sia. Namun dengan melihat kondisi yang ada maka pemkab harus betul-betul melakukan evaluasi agar jangan terkesan asal membuat proyek yang hasilnya sangat tidak memuaskan. “Karena saya dewan dari Dapil Batukliang-Batukliang Utara, maka saya akan turun ke lokasi wisata Aik Berik ini. Yang jelas kita sangat sayangkan karena awalnya kita berharap banyak bahwa dengan dibangunnya Aik Bukak ini bisa membuat pariwisata di wilayah Utara menjadi ada pilihan yang nyaman dan bagus tapi ternyatanya sangat mengecewakan,” tambahnya.
Politisi PKS Lombok Tengah ini tidak habis pikir dengan anggaran yang begitu besar namun hasil dari pembangunan sangat mengecewakan. Baginya bahwa kasus ini sering terulang tidak terlepas dari pengawasan yang masih sangat kurang. “Saya yakin kalau perencanaannya bagus tapi pengawasannya yang kurang. Makanya kita sarankan agar pemkab menolak saja serah terima hasil penataan ini,” tambahnya.
Kabid Pengembangan Destinasi Wisata Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Tengah, Zamhuri menjelaskan, pihaknya akan segera turun melakukan pengecekan kondisi proyek. Sehingga berbagai penataan yang masih kurang maka harus bisa dilengkapi, terlebih batas kontrak pengerjaan proyek ini masih hingga 24 November mendatang. “Siang ini saya harus periksa dan yang masih kurang harus dilengkapi dulu baru kita PHO. Laporan konsultan pengawas capaiannya sudah 98 persen dan mungkin ada item-item kecil yang belum terselesaikan maka kami dari pemda akan turun mengecek. Kalau ada yang rusak maka harus segera diperbaiki,” tegasnya.
Zamhuri memastikan jika kualitas pekerjaan tidak maksimal maka dari pemkab tidak akan menandatangani saat PHO nanti. Terlebih pihaknya sudah menggandeng konsultan pengawas untuk mengecek kondisi pembangunan di Aik Bukak ini. “Bahkan akan ada uji lab juga yang di atas angka Rp 200 juta yang ada pekerjaan menggunakan beton,” jelasnya. (met)
