MATARAM – Rencana Dewan Pengurus Daerah (DPD) Gerindra Provinsi NTB untuk melakukan pergantian terhadap jabatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB yang saat ini dijabat oleh H Mori Hanafi, ternyata bukan isapan jempol semata. Pasalnya, DPD sudah mengajukan salah satu kader Gerindra yakni Nauvar Furqony Farinduan untuk menggantikan posisi Mori Hanafi.
Sekretaris Jendral (Sekjen) DPD Partai Gerindra NTB, Ali Usman Al-Khairy ketika dikonfirmasi tidak menafikan rencana pergantian tersebut. Bahkan usulan pergantian tersebut sudah diserahkan ke Dewan Pengurus Pusat (DPP) beberapa waktu lalu. Dan DPP sendiri sudah menyetujui rencana pergantian tersebut.
Saat ini tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) resmi terkait pergantian tersebut. “Benar rencana pergantian itu, dan sudah kita usulkan beberapa minggu kemarin. Usulan sudah kita sampaikan ke DPP dan oleh DPP juga sudah menyetujui, tinggal menunggu SK saja. Jadi pergantian secepatnya kita lakukan dalam seminggu atau dua minggu ini,” ungkap Ali Usman saat dihubungi Radar Lombok, Selasa (5/4).
Ali menegaskan, pergantian dalam tubuh organisasi menjadi hal yang lumrah atau biasa. Terlebih Mori Hanafi juga saat ini sedang sibuk dalam mengurus dua organisasi besar yakni Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Provinsi NTB dan Ketua PSSI NTB yang menjadi alasan pergantian tersebut.
Sehingga dengan bergantinya jabatan wakil ketua DPRD NTB membuat Mori Hanafi kedepan lebih fokus dalam mengurus dua organisasi itu.
“Pergantian atau peralihan tugas dalam sebuah organisasi menjadi hal lumrah, di organisasi manapun pergantian itu menjadi hal biasa. Pergantian Pak Mori sebagai pimpinan DPRD Provinsi NTB, karena kita ingin melihat beliau bisa berkonsentrasi untuk mengurus dua organisasi strategis seperti KONI dan PSSI,” terangnya.
Pihaknya menegaskan dengan pergantian tersebut, sehingga pekerjaan atau tanggungjawab dari Mori Hanafi yang menurut jajaran pengurus Gerindra NTB membebani Mori Hanafi. Maka untuk bisa berkonsentrasi mengurus dua organisasi strategis ini, jabatan pimpinan DPRD NTB bisa diserahkan ke kader partai yang lain. “Ini adalah bagian dari upaya partai untuk menggotong-royongkan tanggungj awab. Karena kalau beliau (Mori Hanafi, red) jadi pimpinan DPRD, terus jadi ketua KONI dan ketua PSSI, tentu beban kerjanya akan banyak,” terangnya.
Dengan beban kerja yang banyak itulah, dikhawatirkan akan berdampak terhadap tidak maksimalnya pekerjaan yang dilakukan nanti dalam memajukan organisasi PSSI dan KONI ini.
Persetujuan DPP Gerindra terkait pergantian Mori Hanafi ini juga diakui setelah DPD Gerindra juga saat ini intens dalam melakukan komunikasi dengan DPP. “Kita tau DPP menyetujui karena kita juga kan pimpinan partai, dan tinggal menunggu SK saja ini,” terangnya.
Ketika ditanya terkait kenapa tidak berbarengan dengan pergantian Alat Kelengkapan Dewan (AKD) beberapa waktu lalu? Pihaknya mengaku bahwa pergantian AKD sebelumnya merupakan dinamika yang berbeda. “Kalau AKD itu urusan publik atau urusan mayoritas di parlemen, kalau ini (pergantian Mori, red) persoalan internal. Sehingga kita selesaikan dulu mana yang menjadi hajat publik,” terangnya. (met)
