MATARAM—Nihilnya realisasi kredit usaha rakyat (KUR) untuk tenaga kerja Indonesia (TKI) di Provinsi NTB ternyata lebih disebabkan tidak adanya gerakan nyata dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB untuk memperjuangkan calon TKI mendapatkan pembiayaan dengan suku bunga murah tersebut.
Disnakertrans NTB selama ini tidak pernah melakukan koordinasi, apalagi sampai mendesak perusahaan pengerah tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) yang ada di NTB sebagai penjamin KUR bagi calon TKI. “Untuk saat ini kami belum pernah membahas masalah KUR TKI ini. Coba nanti akan kami koordinasikan dengan pihak PPTKIS yang ada di NTB,” kata Kepala Disnakertrans Provinsi NTB, H. Wildan, saat dikonfirmasi via telepon selulernya, Senin kemarin (29/8).
Wildan mengakui jika selama ini belum menyentuh persoalan KUR TKI. Dengan dalih kesibukan di berbagai kegiatannya sehari-hari, Wildan mengesampingkan kemaslahatan para calon TKI. Padahal, Provinsi NTB menjadi basis tenaga kerja luar negeri di Indonesia.
Tak sedikit dari calon tenaga kerja yang diberangkatkan ke berbagai negara tujuan di dunia, terpaksa meminjam uang di rentenir dengan bunga yang mencekik.
Program pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi UKM RI menyalurkan KUR TKI dengan suku bunga 9 persen, sebagai salah satu jalan keluar bagi calon TKI terlepas dari jeratan para rentenir ataupun pinjaman lainnya untuk biaya berangkat mencari nafkah di negeri orang selama ini dirasakan memberatkan dari bunga pinjaman yang harus dikembalikan.
Untuk penyaluran KUR TKI ini, pihak perbankan tidak bisa berbuat apa-apa, karena tidak adanya respon dari pihak Disnakertrans untuk melakukan intervensi kepada pihak PPTKIS. Bahkan pihak perbankan sudah mendekati sejumlah PPTKIS dan bersurat secara resmi agar mau memanfaatkan pembiayaan yang telah disiapkan oleh pemerintah dalam membiayai pemberangkatan calon TKI ke luar negeri.
Namun surat resmi dan ajakan dari pihak perbankan tidak mendapatkan tanggapan dari pihak PPTKIS. Sementara pihak Disnakertrans NTB sebagai leading sektor yang berhubungan langsung dengan PPTKIS terkesan membiarkan masyarakat NTB, yang rata-rata dalam satu tahun itu ribuan orang berangkat untuk berjuang mencari nafkah ke luar negeri, karena terjepit persoalan ekonomi.
Mengenai adanya surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB yang meminta pertemuan dengan pihak Disnakertrans NTB, serta menghadirkan pihak PPTKIS membahas masalah sulitnya penyaluran KUR TKI di NTB, Wildan mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat ini akan menghadirkan PPTKIS dalam pertemuan tersebut.
“Kami sudah terima surat dari OJK NTB. Kami akan konfirmasi untuk menentukan waktu kapan pertemuan dengan menghadirkan PPTKIS dan juga pihak Dinas Koperasi UMKM NTB,” kata Wildan.
Sebelumnya, Pimpinan BRI Cabang Mataram, Jaya Hardana menyebut penyaluran KUR TKI di NTB hingga saat ini masih nihil. Sejumlah lembaga perbankan yang ditunjuk sebagai penyalur KUR TKI di Provinsi NTB masih kesulitan, karena pengetahuan masyarakat yang minim tentang pembiayaan tersebut.
"Kesulitan perbankan adalah calon TKI banyak yang belum tahu tentang KUR ini. Seharusnya juga dinas terkait memfasilitasi calon TKI dan perusahaan tenaga kerja untuk koordinasi dengan perbankan. Tapi selama ini tidak ada," jelas Jaya Hardana.
Terkait koordinasi dengan PPTKIS, Jaya Hardana menyebut pihaknya bersama dengan perbankan penyalur KUR TKI lainnya sudah melakukan komunikasi dan bahkan bersurat kepada sejumlah perusahaan, namun belum ada tanggapan.
Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Yusri meminta berbagai pihak untuk tidak menyalahkan perbankan terkait masih nihilnya realisasi penyaluran KUR TKI di NTB.
Karena kata Yusri, lembaga perbankan sudah sangat siap menyalurkan KUR TKI, namun hingga saat ini perusahaan yang diajak untuk bekerjasama belum ada respon. Bahkan, lembaga perbankan sudah bersurat kepada pihak PPTKIS, namun hingga sekarang tidak ada jawaban.
"Saya tidak nyaman perbankan dipojokan dalam penyaluran KUR TKI. Karena permasalahannya bukan di bank. Seharusnya juga Disnakertrans lebihh proaktip memfasilitasi calon TKI dan perusahaan ke perbankan," kata Yusri. (luk)
