MATARAM-Pemerintah Kota Mataram memediasi perdamaian dua kampung yang terlibat bentrok yang terjadi pada Sabtu (1/7), yakni Lingkungan Pagutan dan Lingkungan Asak. Berdasarkan data koran ini, bentrok warga dipicu oleh prosesi adat penjemputan mempelai perempuan yang melalui rute kampung Asak melewati Jalan Banda Seraya.
Ada kesepakatan sosial yang berlaku sejak lama bahwa tidak boleh ada tetabuhan yang melewati sekitar masjid Pusaka Al-Hamidy. Karena ad airing-iringan dengan tetabuhan gamelan, warga memberikan teguran.
Asisten I Setda Kota Mataram Lalu Martawang mengatakan, Pemkot telah melakukan langkah mediasi serta melakukan koordinasi dengan Polri dan TNI.” Kita lakukan mediasi untuk menghindari konflik susulan,” ungkapnya saat dihubungi kemarin.
Beberapa saat setelah kejadian memang sempat dilakukan pertemuan dua pihak di Mapolsek Pagutan. Saat kejadian baik kedua belah pihak keluar ke jalan raya dengan membawa senjata tajam. Antar kelompok terlibat saling lempar batu. Wakil Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana sampai harus turun lapangan menenangkan warga.
Kapolres Mataram AKBP Muhammad saat dikonfirmasi menyampaikan setelah pihaknya mendapatkan informasi, pihaknya langsung mendatangi tempat kejadian dan menghubungi pemerintah kota dan jajaran untuk sama- sama mencegah terjadinya konflik. “Kita langsung ke TKP untuk meredam dan melakukan penyelidikan tentang peristiwa tersebut,” ujarnya.
Disampaikan juga sebelumnya sudah diadakan pertemuan antara kedua belah pihak di markas Polsek Pagutan yg dihadiri Kapolsek Pagutan,Penghulu Masjid Al-Hamidy Habibul Badawi dan perwakilan warga kedua lingkungan. Namun tidak ditemukan kesepakatan.
Warga kedua lingkungan tersebut kemudian keluar dan terlibat saling lempar batu.”Anggota Polsek Pagutan berusaha menghalau warga yang bertikai, dikarenakan jumlah warga yang terlalu banyak, sehingga Kapolsek Pagutan meminta bantuan ke Polres Mataram,”ujarnya.
Setelah itu aparat kepolisian Polres Mataram dan jajarannya bersama Kodim Lombok Barat dan gabungan pasukan tiba di lokasi pertikaian untuk melerai kedua belah pihak agar tidak saling melakukan penyerangan. ”Warga dari kedua belah pihak dapat dikendalikan dan kembali ke rumah masing-masing dan perwakilan tokoh-tokoh dari kedua belah pihak bersama dengan Wakil Wali Kota Mataram, Dandim 1606 Lobar, tokoh agama dan masyarakat kedua lingkungan mengadakan pertemuan kembali di Polsek Pagutan,”ujarnya.
Di pertemuan kedua tersebut pihak warga sepakat untuk saling menahan diri dan menjaga situasi tetap kondusif. Selain itu, apabila ada warga yang kedapatan membawa senjata tajam akan diproses hukum.”Disepakati juga akan segera dibahas untuk dibuatkan peraturan wali kota terkait acara keagamaan di seputaran Kota Mataram,”ujarnya.
Konflik ini menjadi perhatian banyak pihak. Pengamat sosial UIN Mataram Agus M.Si meminta Pemkot segera melakukan langkah cepat meredam konflik tersebut agar tidak menjurus ke konflik SARA. Tokoh agama juga memiliki peran penting mendamaikan warga. Dalam jangka panjang, perlu juga dipikirkan awik-awik bersama yang bersifat tertulis sehingga bisa menjadi pedoman warga.
Pemkot juga perlu memikirkan ketersediaan ruang-ruang publik untuk media interaksi masyarakat multikultural di Kota Mataram. Perbedaan suku, agama dan ras di Kota Mataram adalah kekayaan daerah ini. “ Tetapi konflik berbasis SARA adalah tantangan yang harus mendapat perhatian serius dari Pemkot. Maka perlu didesain model-model resolusi jangka panjang dan lebih permanen,’’ ucapnya.(dir/cr-met)
