MATARAM– Kalangan DPRD Kota Mataram mengkritik kinerja pejabat Dinas Kesehatan Kota Mataram berkaitan dengan rendahnya serapan anggaran hingga akhir tahun ini. Dari catatan yang ada, serapan keuangan dan fisik proyek di Dinas Kesehatan masih di bawah 50 persen. Angka ini sangat jauh dari prosentase yang seharusnya yakni 80 persen.
Kritik disampaikan oleh Sekretaris Komisi III DPRD Kota Mataram Ismul Hidayat kepada Radar Lombok kemarin. Ia menegaskan tidak bisa mentolerir SKPD yang lambat dalam bekerja, apalagi proyek yang dilaksanakan itu berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat. Dewan sudah menganggarkan dan diberikan ruang untuk memanfaatkan anggaran tetapi tidak bisa dimanfaatkan sesuai masa kerja yang ada.” Saya sesalkan kinerja Dikes yang sampai saat ini serapannya masih di bawah 50 persen,” ungkapnya.
Atas kondisi ini, dewan berencana turun ke lapangan memantau perkembangan proyek yang saat ini sedang dilaksanakan. Hal ini juga untuk melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak kontraktor dalam menyelesaikan proyek. Kalau memang sudah tidak memungkinkan tentunya harus dilakukan evaluasi sebelum dilanjutkan pembangunannya nanti. “TAPD perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja SKPD yang seperti ini,” tegasnya.
TAPD sebagai pihak yang menyusun program dan anggaran harus berperan memberikan masukan kepada SKPD terkait agar jangan ada kerja sistem kejar tayang. TAPD sudah memberikan anggaran tetapi tidak dimanfaatkan sesuai masa dan peruntukannya.” Kami akan cek lapangan dalam minggu-minggu ini,” tegasnya.
Sebagaimana target dan masa kontrak semua proyek fisik, tanggal 21 Desember semua proyek sudah harus selesai. Pada tanggal 15 Desember pekan seharusnya para SKPD sudah menyiapkan laporan sebagai bahan evaluasi atas proyek.
Beberapa bangunan milik Dikes yang dipastikan tidak akan bisa tuntas hingga akhir tahun adalah pembangunan Puskesmas Pagesangan, Gedung Farmasi dan Puskesmas Tanjung Karang. Proyek- proyek ini berhubungan langsung dengan layanan kepada masyarakat. Untuk proyek yang seperti ini seharusnya dilaksanakan dengan baik, jangan rakyat hanya asal dibangunkan saja, tetapi kualitasnya tidak baik.
Terkait dengan masih adanya serapan SKPD yang rendah serta realisasi fisik dan proyek yang rendah, Asisten II Setda Kota Mataram Wartan sudah melakukan koordinasi dengan APP untuk meningkatkan pengawasan. “Sudah ditekankan kepada APP untuk meningkatkan pengawasan,” ungkap Wartan secara terpisah.
Pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan SKPD yang realisasi keuangan dan fisiknya masih rendah. SKPD tersebut diminta memacu kinerja agar semua program bisa berjalan dengan baik.(ami)
