SELONG- Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur (Lotim) kembali menyorot kinerja SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lotim. Ini terkait dengan serapan APBD setiap tahunnya yang tidak mencapai target.
Masalah tersebut disebabkan karena kinerja SKPD yang dianggap buruk. Buktinya, sejumlah anggaran dan program yang dibebaNkan ke SKPD tersebut nyatanya banyak yang tidak bisa dieksekusi dengan baik. Inilah yang menyebabkan, capaian serapan APBD Lotim selalu melenceng dari harapan Bupati.
“Kenapa serapan anggaran rendah? Karena kebijakan Bupati itu tidak mampu di eksekusi oleh SKPD,” ungkap Ketua DPRD Lotim, HM. Khairul Rizal, Rabu kemarin (10/8).
Buruknya kinerja SKPD itu bisa dilihat dari sejumlah proyek yang ditangani. Tak sedikit dari proyek-proyek tersebut bermasalah, bahkan pelaksanaanya gagal. Misalnya proyek pengadaan paket lebaran dengan anggaran Rp. 21 miliar untuk 80 ribu warga miskin yang tidak terlaksana seperti yang diharapkan. Begitu juga dengan proyek pembangunan jembatan Sekarteja yang berujung tragedi. “Letak masalahnya karena kegagalan tender,” lanjutnya.
Selain itu, Rizal juga menyorot terkait rencana pengerjaan Dermaga Labuan Haji. Meski sudah dianggarkan sejak perubahan APBD 2015, bahkan sampai perubahan APBD 2016, namun dermaga tersebut tak kunjung ada pengerjaan. “Begitu juga dengan pengerjaan Dermaga Labuan Haji, tahun sebelumnya gagal. Sekarang juga belum dikerjakan,” paparnya.
Selain itu, dia juga mempersoalkan terkait infrastruktur jalan utama kota yang kondisinya sebagian banyak yang rusak parah. Termasuk Jalan Prof. M. Yamin. Jalan tersebut sangat tidak pantas disebut sebagai jalan kota jika melihat kondisinya yang rusak parah.
Padahal, perbaikan jalan tersebut sudah dianggarkan sejak beberapa tahun lalu. Tapi toh juga belum di eksekusi. “Saya sendiri muak melihat jalan itu yang tak kunjung di hot mix. Hampir sudah dua tahun direncanakan akan diperbaiki. Tapi sampai masuk setengah jabatan Pak Bupati belum juga diperbaiki. Padahal itu jalan utama,” kesalnya. (lie)
